Page 93 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Omnibus law digadang-gadang menjadi instrumen untuk pengendalian seluruh regulasi, agar sesuai
dengan skema (politik hukum) pemerintah dalam hal investasi, perpajakan, ketenagakerjaan, dan
substansi lainnya. Bila yang diskemakan adalah peningkatan investasi dan peningkatan perolehan
pajak, maka seluruh regulasi wajib disinkronkan dengan skema tersebut. Sebaliknya, bila ada regulasi
yang tidak selaras (berseberangan) dengan skema omnibus law , maka terkategorikan sebagai
melawan sistem hukum, dan oleh karenanya sah untuk dikoreksi atau dibatalkan.
Di balik keinginan adanya omnibus law , tampak bahwa para penguasa dan pengusaha di negeri ini
umumnya larut dalam filsafat positivisme. Ajaran Hans Kelsen--sebagai tokoh positivisme--senantiasa
dijadikan sandaran berpikir, bersikap dan berperilaku hukum. Diprediksi omnibus law --sebagai
bagian utama sistem hukum nasional--akan terwujud sebagai bangunan perundang-undangan yang
disusun dari blok ke blok dengan akurasi rasional tinggi. Demi rasionalitas tinggi itu maka intervensi
faktor-faktor nilai, filsafat, atau ilmu lain ditabukan.
Dalam teori sistem hukum yang logis dan berjenjang ( logische Stufenbauutheorie ) struktur rasional
hukum amatlah ketat, tidak boleh ada cacat barang sedikit pun. Dalam sistem hukum, tidak
dimungkinkan ada celah-celah, tumpang-tindih, disharmoni, dan inkonsistensi di antara blok-blok
perundang-undangan.

Disadari, perkembangan kehidupan berbangsa di era industri 4.0 memerlukan kehadiran sistem
hukum nasional yang positivistik. Sistem perekonomian kapitalistik, misalnya, sangat membutuhkan
percepatan, kepastian dan ketepatan langkah-langkah investasi, produksi, distribusi, dan lain-lainnya.
Segalanya harus terukur dan terencana. Untuk itu, basis tatanan, order , atau sistem hukum yang
eksak amat diperlukan.
Bila omnibus law nantinya berhasil digunakan untuk penyelarasan 82 undang-undang dan 1.194
pasal yang dinilai pemerintah bermasalah, sungguh ini prestasi besar yang patut diacungi jempol. Pada
ranah niat baik ke arah terwujudnya sistem hukum nasional itulah layak semua pihak mendukungnya.
Perundang-undangan apa pun--di tingkat pusat ataukah tingkat daerah--yang terkena pangkasan atau
pembatalan, harus dipahami merupakan konsekuensi pemberlakuan omnibus law sebagai sistem
hukum nasional.

Perlu dimengerti bahwa salah satu sifat menonjol dari sistem hukum, atau hukum sebagai teks, atau
perundang-undangan, adalah kekakuannya. Ada ungkapan: Lex dura sed tamen scripta . Artinya,
hukum itu kaku (keras), tetapi begitulah sifat tertulis itu. Bila omnibus law nanti telah diundangkan,
menjadi dokumen tertulis, kemudian diberlakukan dengan tegas, keras, kaku pada siapa pun
sasarannya, maka sejak pemberlakuan demikian omnibus law tidak fasilitatif terhadap keadilan
substantif, melainkan sekadar akomodatif terhadap keadilan formal (keadilan perundang-undangan)
saja.
Implikasi lain pemberlakuan omnibus law dengan tegas adalah terjadinya penyempitan atau
penutupan lorong-lorong hukum, sekaligus cara-cara berhukum dengan akal sehat ( fairness,
reasonableness, common sense ). Tiada lorong lain boleh dilalui kecuali melalui teks-teks omnibus
law . Lorong hukum adat atau lorong lainnya tidak berlaku. Diperkirakan ke depan persoalan besar
akan dihadapi masyarakat yang terbiasa hidup secara tradisional berdasarkan interactional law .
Masyarakat hukum adat, petani, nelayan, termasuk rentan terjebak ke dalam lorong sempit itu.
Omnibus law sebagai tatanan simetris, rasional, sistemik, tidaklah imun dari relasi kekuatan-kekuatan
( power relationships ) di negeri ini. Ada kekuatan formal dan ada pula kekuatan nonformal. Ketika
masalah, perkara, atau sengketa muncul (tak terhindarkan) sebagai akibat pemberlakuan omnibus
law dipastikan pemerintah--melalui lembaga-lembaga formal--akan menggunakan kekuatan dan
kekuasaannya agar kepentingannya terlindungi. Masyarakat--terkena dampak--akan melihatnya
sebagai ketidakadilan karena "tindakan sewenang-wenang" pemerintah. Para advokat -sebagai
pembela pemerintah atau pembela rakyat--bekerja secara profesional demi nasib kliennya masing-