Page 92 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Title OMNIBUS LAW DAN SISTEM HUKUM NASIONAL

Media Name sindonews.com
https://nasional.sindonews.com/read/1528609/18/omnibus-law-dan-sistem-hukum-
Page/URL
nasional-1581874042
Journalist koran sindo

Article Type News

Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW

Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment

Summary
Guru Besar Ilmu Hukum UGM KORAN SINDO edisi 31 Januari 2020 menurunkan Tajuk, "Omnibus
Law Harus Transparan". Pemerintah harus terbuka dan melibatkan banyak pihak dalam penyusunan
omnibus law . Pemerintah daerah, akademisi, universitas, dan pihak-pihak lain yang memiliki
kompetensi perlu dilibatkan, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

\astilah semua pihak sependapat tentang pentingnya transparansi. Dapat dinyatakan bahwa
transparansi pembuatan omnibus law merupakan prasyarat terwujudnya legitimasi publik. Bukankah
omnibus law dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat? Maka masyarakat--siapa pun dan
dalam posisi apapun--selagi ada kompetensi mesti dilibatkan dalam proses pembuatannya.

OMNIBUS LAW DAN SISTEM HUKUM NASIONAL
Guru Besar Ilmu Hukum UGM KORAN SINDO edisi 31 Januari 2020 menurunkan Tajuk, "Omnibus
Law Harus Transparan". Pemerintah harus terbuka dan melibatkan banyak pihak dalam penyusunan
omnibus law . Pemerintah daerah, akademisi, universitas, dan pihak-pihak lain yang memiliki
kompetensi perlu dilibatkan, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Pastilah semua pihak sependapat tentang pentingnya transparansi. Dapat dinyatakan bahwa
transparansi pembuatan omnibus law merupakan prasyarat terwujudnya legitimasi publik. Bukankah
omnibus law dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat? Maka masyarakat--siapa pun dan
dalam posisi apapun--selagi ada kompetensi mesti dilibatkan dalam proses pembuatannya.

Dalam rangka Dies Natalis Ke-74 Fakultas Hukum UGM pada 13 Februari 2020 diselenggarakan
seminar nasional "Peluang dan Tantangan Menuju Omnibus Law di Indonesia". Melengkapi pendapat
para pakar, izinkan saya membicarakan sisi lain yang tak kalah pentingnya, yakni terwujudnya sistem
hukum nasional.

Oleh pemerintah diharapkan omnibus law dapat digunakan sebagai "sapu jagat" untuk menyapu
seluruh regulasi-regulasi bermasalah. Dicermati, banyak regulasi tumpang-tindih. Masalah demikian
itu menghambat akses pelayanan publik dan kemudahan investasi. Implikasinya, program percepatan
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai. Dengan omnibus law ,
direncanakan akan diselaraskan 82 undang-undang dan 1.194 pasal.

Bicara perihal sistem hukum, identik bicara hukum sebagai teks, perundang-undangan, (disebut
legislated law ). Diidealkan, berdasarkan sistem hukum, seluruh aspek kehidupan bernegara hukum
dapat dikelola dan dikendalikan sesuai skema yang diatur dalam perundang-undangan.