Page 90 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

mentransformasi kesejahteraan para pekerja. Adanya RUU ini dinilai akan menjamin penyerapan
tenaga kerja baru.

"Jika bisnis bagus, artinya pekerja juga bagus. Ini juga menyangkut transformasi kesejahteraan
pekerja. Waktu UU No. 13 banyak pekerja yang diberikan upah di bawah Kebutuhan Hidup Minimum
(KHM), tetapi sekarang sudah tidak ada lagi dan digantikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL),"
jelas dia kepada Kontan.co.id, Minggu (16/2).
Bob menambahkan, produk asuransi saat ini makin membaik yang turut menjadi nilai plus bagi
pekerja. Apalagi dengan adanya layanan seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut dia, yang harus dipikirkan saat ini tinggal jaminan pekerjaan. Terlebih setiap tahun ada
sebanyak 2,3 juta pencari kerja baru, sedangkan perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 5%,
atau dengan kata lain, hanya dapat menyerap 1 juta hingga 1,5 juta tenaga kerja baru setiap tahunnya.
Adanya Omnibus Law ini kemudian akan membuka peluang investasi baru, sehingga para tenaga kerja
baru juga dapat terserap di dalamnya.

"Memang para pekerja eksisting seolah jadi dirugikan, tetapi sebenarnya ini juga akan berdampak bagi
pekerja eksisting," ungkapnya.
Bob menambahkan, kesejahteraan buruh tidak bisa hanya dilihat dari tingginya besaran upah
minimum ataupun pesangon. Kesejahteraan buruh ini juga dilihat berdasarkan besarnya tenaga kerja
baru yang dapat terserap oleh perusahaan.
"Apabila dilihat dari besaran upah, pesangon Indonesia terbaik nomor tiga di dunia, tetapi apa buruh
sejahtera? Upah minimum juga naik lebih dari 100% dalam 5 tahun terakhir sebelum ada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78, apa buruh sejahtera?," kata Bob.
Lebih lanjut, Bob mengatakan memang sudah menjadi tugas pemerintah untuk memperbaiki
perkembangan dunia usaha yang mulai terhambat, salah satunya dengan membuat RUU Cipta Kerja.
Apalagi, saat ini juga muncul beberapa pemain baru di dalam sektor industri, seperti Vietnam,
Bangladesh dan negara-negara lain di samping negara-negara yang sudah menjadi pemimpin dalam
sektor industri, seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia.

"Beberapa UU ini sudah berusia lebih dari 16 tahun. Jadi sudah saatnya direvisi karena ada beberapa
hal di dalam UU tersebut yang menghambat atau bahkan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan di
bidang ketenagakerjaan," ucap dia.