Page 89 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 89
Title OMNIBUS LAW: DISANJUNG PENGUSAHA DITENTANG PEKERJA
Media Name kontan.co.id
https://nasional.kontan.co.id/news/omnibus-law-disanjung-pengusaha-ditentang-
Page/URL
pekerja
Journalist Rahma Anjaeni
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
Pemerintah telah memberikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law
Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beberapa waktu lalu. Sejalan dengan
beredarnya draf RUU Cipta Kerja, muncul sejumlah penolakan yang diberikan oleh masyarakat terkait
dengan isi RUU tersebut.
Namun demikian, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob
Azam menilai, Omnibus Law Cipta Kerja saat ini memang dibutuhkan untuk mengubah atau
mentransformasi kesejahteraan para pekerja. Adanya RUU ini dinilai akan menjamin penyerapan
tenaga kerja baru.
The government has provided a draft of the Work Creation Draft Bill or the Work Creation Omnibus
Law to the Indonesian House of Representatives some time ago. In line with the circulation of the Work
Creation Draft Bill, a number of rejections have emerged from the community related to the contents
of the Bill.
However, the Deputy Chairman of the Employment Sector of the Indonesian Employers' Association
(Apindo) Bob Azam rate, the Omnibus Law for Employment is currently needed to change or transform
the welfare of workers. The existence of this bill is considered to guarantee the absorption of new
workers.
Quote
"Jika bisnis bagus, artinya pekerja juga bagus. Ini juga menyangkut transformasi kesejahteraan
pekerja. Waktu UU No. 13 banyak pekerja yang diberikan upah di bawah Kebutuhan Hidup Minimum
(KHM), tetapi sekarang sudah tidak ada lagi dan digantikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL),"
-- Bob Azam, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
OMNIBUS LAW: DISANJUNG PENGUSAHA DITENTANG PEKERJA
Pemerintah telah memberikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law
Cipta Kerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beberapa waktu lalu. Sejalan dengan
beredarnya draf RUU Cipta Kerja, muncul sejumlah penolakan yang diberikan oleh masyarakat terkait
dengan isi RUU tersebut.
Namun demikian, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob
Azam menilai, Omnibus Law Cipta Kerja saat ini memang dibutuhkan untuk mengubah atau
