Page 87 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 87
Title JANGAN TERBURU-BURU SAHKAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name sindonews.com
https://nasional.sindonews.com/read/1528714/12/jangan-terburu-buru-sahkan-
Page/URL
omnibus-law-cipta-kerja-1581901637
Journalist Rakhmatullah
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) penyederhanaan Undang-
undang atau Omnibus Law Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah berharap,
Omnibus Law bisa selesai dibahas dan diputuskan DPR dalam waktu singkat.
"Omnibus Law Cipta Kerja banyak ditolak oleh kalangan buruh, karena sangat merugikan buruh," kata
analis politik asal Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin saat dihubungi SINDOnews, Senin
(17/2/2020).
Quote
Omnibus Law Cipta Kerja banyak ditolak oleh kalangan buruh, karena sangat merugikan buruh
-- Ujang Komarudin, analis politik asal Universitas Al Azhar Indonesia
JANGAN TERBURU-BURU SAHKAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) penyederhanaan Undang-
undang atau Omnibus Law Cipta Kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah berharap,
Omnibus Law bisa selesai dibahas dan diputuskan DPR dalam waktu singkat.
"Omnibus Law Cipta Kerja banyak ditolak oleh kalangan buruh, karena sangat merugikan buruh," kata
analis politik asal Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin saat dihubungi SINDOnews, Senin
(17/2/2020).
Ujang menyatakan, sejatinya pemerintah dan DPR tidak memaksakan RUU Omnibus Lawa Cipta Kerja
untuk cepat-cepat disahkan atau diketok palu. Terlebih, 100 hari masa kerja pemerintahan Jokowi-KH.
Ma'ruf Amin juga sudah lewat. Sehingga, hal ini juga harus menjadi perhatian partai-partai politik,
utamanya pendukung pemerintah.
Menurutnya, RUU tersebut dibuat untuk kepentingan rakyat termasuk kaum buruh. Jika rakyat dan
kaum buruhnya saja sudah menolak, buruhlah yang akan jadi korban oleh Omnibus Law Cipta Kerja
seandainya disahkan.
"Jadi DPR dan pemerintah harus dengar dulu aspirasi buruh. Jika ada pasal yang merugikan kaum
buruh, tentu harus cepat diubah," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
