Page 107 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 107
Title DPR DIDESAK LIBATKAN BURUH BAHAS RUU CIPTA KERJA
Media Name tempo.co
https://bisnis.tempo.co/read/1308449/dpr-didesak-libatkan-buruh-bahas-ruu-cipta-
Page/URL
kerja
Journalist FRANCISC CHRISTY ROSANA
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
BPJS Watch mendesak Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR segera melibatkan buruh dan masyarakat
dalam membahas Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja atau RUU Cipta
Kerja. Ketua Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan peran masyarakat luas
penting untuk memastikan produk RUU Cipta Kerja tak mudah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi.
Sebab sebelumnya perancangan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini kerap dikritik lantaran tidak bersifat
terbuka sehingga rentan dipersoalkan. "Secara formil, pembuatan RUU ini dilakukan dengan tidak
transparan. Peran masyarakat tidak terakomodasi," kata Timboel dalam pesan tertulis pada Senin, 17
Februari 2020.
Quote
Secara formil, pembuatan RUU ini dilakukan dengan tidak transparan. Peran masyarakat tidak
terakomodasi
-- Timboel Siregar, Ketua Koordinator Advokasi BPJS Watch
DPR DIDESAK LIBATKAN BURUH BAHAS RUU CIPTA KERJA
BPJS Watch mendesak Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR segera melibatkan buruh dan masyarakat
dalam membahas Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja atau RUU Cipta
Kerja. Ketua Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan peran masyarakat luas
penting untuk memastikan produk RUU Cipta Kerja tak mudah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi.
Sebab sebelumnya perancangan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini kerap dikritik lantaran tidak bersifat
terbuka sehingga rentan dipersoalkan. "Secara formil, pembuatan RUU ini dilakukan dengan tidak
transparan. Peran masyarakat tidak terakomodasi," kata Timboel dalam pesan tertulis pada Senin, 17
Februari 2020.
Menurut Timboel, meski perancangannya bersifat tertutup, pembahasan RUU harus transparan
karena masyarakat wajib tahu kualitas produk undang-undang tersebut. Masyarakat juga berhak
menyatakan argumen untuk pasal per pasal, khususnya pasal dalam undang-undang sensitif seperti
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial Nasional.
Keterbukaan pembahasan, kata dia, juga akan menggambarkan seberapa jauh legislator
memperjuangkan kepentingan rakyat. Selanjutnya, keterbukaan dianggap penting lantaran DPR saat
ini dikuasai oleh partai koalisi.
