Page 111 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

yang sejauh ini dinilai masih belum sesuai dengan kebutuhan para pekerja, pun masih lebih baik
dibanding RUU Cipta Kerja.

Menurut dia, munculnya RUU Cipta Kerja telah mulai menimbulkan kegaduhan di banyak perusahaan.
Ia menyampaikan bahwa banyak laporan yang ia terima, bahwa perusahaan-perusahaan
memanfaatkan isu RUU Cipta Kerja untuk menawarkan PHK secara ilegal dengan alasan efisiensi.
"Mereka ditawarkan pesangon tapi setengahnya. Ini ilegal. Ini berdasarkan laporan yang saya terima,"
ujarnya.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, Omnibus Law
RUU Cipta Kerja menghilangkan pesangon untuk para pekerja. Pekerjaan kontrak juga bisa diterapkan
di semua pekerjaan. "Dalam draf RUU Cipta Kerja menghapus pasal 59 UU 13 tahun 2003, yakni
mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Dengan demikian kerja kontrak bisa diterapkan di
semua jenis pekerjaan," katanya dalam konferensi pers, kemarin.
Ia mengemukakan bahwa dalam draf RUU tersebut juga disebutkan tidak ada batasan waktu untuk
kontrak kerja. Dengan begitu kontrak kerja bisa dilakukan seumur hidup sehingga pekerja tetap akan
semakin langka. "Karena statusnya kontrak kerja, bisa dengan mudah dilakukan pemutusan hubungan
kerja (PHK) dengan alasan habis kontrak dan kemungkinan tidak ada lagi pesangon, karena pesangon
hanya untuk pekerja tetap," kata Said Iqbal, yang juga salah satu pengurus pusat Organisasi Buruh
Internasional (ILO) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, (ILO Governing Body-United
Nation) itu.

Selain itu, pengusaha dapat mudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan
selesainya suatu pekerjaan. Pengusaha dapat melakukan PHK semena-mena memakai alasan efisiensi.
"Akibatnya, pengusaha bisa gampang melakukan PHK dengan atau efisiensi karena order atau
pekerjaannya sudah habis. Sedangkan bagi pekerja kontrak yang di PHK karena selesainya suatu
pekerjaan, padahal masa kontraknya belum berakhir, tidak lagi mendapatkan hak sesuai dengan sisa
kontraknya. Tetapi hanya mendapatkan kompensasi," katanya.
Ia menegaskan, bahwa kompensasi hanya diberikan kepada pekerja yang memiliki masa kerja paling
sedikit satu tahun. Hal itu, kata Iqbal, akan mendorong perusahaan untuk mempekerjakan pekerja
kontrak kurang dari satu tahun.
"Pilihan enam hari kerja dan tujuh hari kerja dihapus, sehingga memungkinkan pengusaha untuk
mengatur jam kerja secara fleksibel," kata anggota tim perumus Undang-Undang No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Pengaduan Perburuhan itu.
Hal itu, dikarenakan dalam draf RUU tersebut hanya disebutkan waktu kerja paling lama delapan jam
dalam satu hari dan 40 jam dalam satu pekan. "RUU ini membuka kemungkinan pekerja dipekerjakan
tanpa batasan waktu yang jelas, sehingga kelebihan jam kerja setelah sehari bekerja delapan jam tidak
dihitung lembur," tambah Iqbal. (cnn/kmp/udi)

caption:

RUU CIPTA KERJA: Presiden KSPI Said lqbal menyebut RUU Cipta Kerja menghilangkan pesangon untuk
para pekerja.