Page 110 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 110
Title PHK DIPERMUDAH, PESANGON TAK JELAS
Media Name Malang Post
Page/URL 5
Journalist Udi
Article Type Photo News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 833 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Serikat Pekerja Nasional (SPN) menyatakan bahwa Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta
Kerja secara nyata mereduksi fungsi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam melindungi para pekerja
dalam negeri.
Ketua Umum SPN, Joko Haryono menyatakan bahwa serikat pekerja sama sekali tidak dilibatkan dalam
penyusunan RUU tersebut. Joko menegaskan, salinan draf resmi RUU Cipta Kerja yang telah
diserahkan kepada Pimpinan DPR menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pemilik
perusahaan terkesan lebih mudah. Sebab, pasal-pasal sanksi pidana terkait PHK sepihak dihapus.
Quote
PHK dipermudah, pesangon tidak jelas. PHK menjadi pasti, tapi pesangon sebatas janji. Ini sama saja
dengan membuat tidak adanya jaminan bagi pekerja
-- Joko Haryono, Ketua Umum SPN
PHK DIPERMUDAH, PESANGON TAK JELAS
Serikat Pekerja Nasional (SPN) menyatakan bahwa Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta
Kerja secara nyata mereduksi fungsi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam melindungi para pekerja
dalam negeri.
Ketua Umum SPN, Joko Haryono menyatakan bahwa serikat pekerja sama sekali tidak dilibatkan dalam
penyusunan RUU tersebut. Joko menegaskan, salinan draf resmi RUU Cipta Kerja yang telah
diserahkan kepada Pimpinan DPR menunjukkan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pemilik
perusahaan terkesan lebih mudah. Sebab, pasal-pasal sanksi pidana terkait PHK sepihak dihapus.
Mereka yang menjadi korban PHK memang dijanjikan pesangon oleh pemilik perusahaan. Namun,
pesangon yang diberikan maksimal hanya 17 bulan gaji. Di sisi lain kewajiban perusahaan dalam
memberikan pesangon pun tidak disertai dengan pasal sanksi perusahaan jika tidak membayarkan
pesangon.
"PHK dipermudah, pesangon tidak jelas. PHK menjadi pasti, tapi pesangon sebatas janji. Ini sama saja
dengan membuat tidak adanya jaminan bagi pekerja," kata Joko dalam Konferensi Pers Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia di Jakarta, Ahad (16/2).
Lebih lanjut, Joko menekankan bahwa RUU Cipta Kerja secara nyata telah menghilangkan fungsi job
security, salary security, serta social security. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
