Page 117 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Jika dalam UU 13/2003 setiap TKA berkewajiban melakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka
transfer of job dan knowledge terkecuali untuk direksi dan komisaris, dalam RUU Cipta Kerja
pengecualian juga berlaku bagi TKA dengan jabatan tertentu. Hal ini menjadi pintu masuk bagi TKA
buruh kasar yang tidak memiliki keterampilan untuk masuk ke Indonesia.

Jika sebelumnya TKA dilarang untuk jabatan tertentu, dalam RUU Cipta Kerja jabatan tertentu untuk
lembaga pendidikan dihilangkan. Ini artinya, sektor dan dosen asing bebas masuk. Bahkan tenaga
administrasi di lembaga pendidikan bisa diisi TKA.

8. Hilangnya Jaminan Sosial

Dia menjelaskan, akibat penggunaan buruh kontrak, outsourcing, dan upah dibayarkan per satuan
waktu (upah per jam), maka jaminan kesehatan dan jaminan pensiun akan hilang.

9. Sanksi Pidana Hilang

Dia mengatakan, dalam UU 13/2003, pengusaha yang tidak memberikan kepada pekerja/buruh yang
memasuki usia pensiun, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling 5 tahun
dan/atau dengan paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta. "Dalam RUU Cipta Kerja sanksi
pidana ini dihilangkan," ujarnya.
Dalam UU 13/2003, pengusaha yang melanggar ketentuan berikut ini: (a) mempekerjakan TKA wajib
memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, (b) membayar upah lebih rendah dari
upah minimum, (c) kewajiban untuk membayar pesangon kepada buruh yang di PHK; dipidana dengan
pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit 100 juta
dan paling banyak 400 juta. "Dalam RUU Cipta Kerja sanksi pidana untuk pelanggaran hal-hal tersebut
di atas dihilangkan," imbuhnya.

Dalam UU 13/2003, pengusaha yang melanggar ketentuan berikut ini: (a) lembaga penempatan
tenaga kerja swasta dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin
tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, (b) pemberi kerja TKA wajib menaati ketentuan
mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku, (c) pemberi kerja TKA wajib menunjuk
tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping yang dipekerjakan untuk alih
teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja
bagi tenaga kerja Indonesia, (d) kewajiban pengusaha terhadap pekerja perempuan yang dipekerjakan
di malam hari; dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 bulan dan paling lama 12 bulan
dan/atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta. Dalam RUU Cipta Kerja sanksi pidana
untuk pelanggaran hal-hal tersebut di atas dihilangkan. "Selain itu, masih banyak sanksi pidana lain
yang dihapus dalam RUU Cipta Kerja," kata Said Iqbal.

(zik)