Page 119 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 119
Title BINGUNGNYA PKS OMNIBUS LAW MUNGKINKAN JOKOWI UBAH UU LEWAT PP
Media Name detik.com
https://news.detik.com/berita/4901839/bingungnya-pks-omnibus-law-mungkinkan-
Page/URL
jokowi-ubah-uu-lewat-pp
Journalist redaksi
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
PKS mengomentari salah satu isi omnibus law Cipta Kerja , yang memberi kewenangan presiden
ubah Undang-undang dengan peraturan pemerintah (PP). Bagi PKS, aturan itu aneh karena mengubah
UU merupakan domain dari legislatif.
"Ide tentang Presiden bisa mengubah undang-undang dengan PP aneh. Level UU di atas PP. UU
domainnya legislatif," ucap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Minggu (16/2/2020)
malam.
Quote
Untuk bab omnibus law terasa kian aneh. Selain mazhab yang tidak jelas, mestinya UU induk tidak
dimasukkan dan tetap berlaku kecuali pasal-pasal yang direvisi
-- Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS
BINGUNGNYA PKS OMNIBUS LAW MUNGKINKAN JOKOWI UBAH UU LEWAT PP
Jakarta - PKS mengomentari salah satu isi omnibus law Cipta Kerja , yang memberi kewenangan
presiden ubah Undang-undang dengan peraturan pemerintah (PP). Bagi PKS, aturan itu aneh karena
mengubah UU merupakan domain dari legislatif.
"Ide tentang Presiden bisa mengubah undang-undang dengan PP aneh. Level UU di atas PP. UU
domainnya legislatif," ucap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Minggu (16/2/2020)
malam.
Bagi Mardani, publik perlu mencermati isi Omnibus law tersebut karena bisa mengubah peraturan
yang sudah ada. "Dampaknya signifikan," ucap Mardani.
Selain itu, Mardani mengkritik proses omnibus law secara umum. Ada hal-hal yang disebut Mardani
aneh.
"Untuk bab omnibus law terasa kian aneh. Selain mazhab yang tidak jelas, mestinya UU induk tidak
dimasukkan dan tetap berlaku kecuali pasal-pasal yang direvisi," ucap Mardani.
Diberitakan, Omnibus law terus membuat kejutan. Kali ini terkait kewenangan Presiden Joko Widodo
yang akan diberi kewenangan mengubah UU lewat Peraturan Pemerintah (PP). Padahal sesuai aturan,
yang berhak mengubah UU adalah DPR-Presiden atau lewat Peraturan Pemerintah Pengganti UU
(Perppu).
