Page 148 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 148
ke masyarakat juga bisa melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam setiap pembahasan
Omnibus Law Ciptaker.
"Public hearing kan dilakukan mekanisme saat pembahasan di
DPR, namanya RDPU," ucap Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Airlangga juga memastikan bahwa pemerintah bakal melibatkan buruh dalam pembahasan Omnibus
Law. Dirinya mengatakan pemerintah melalui menteri tenaga kerja (menaker) sudah mengajak
sepuluh konfederasi untuk diajak berdiskusi.
"Jadi sepuluh konfederasi sudah diajak dialog dengan menaker dan tentunya ada di bentuk tim dan
demikian seluruhnya sudah diajak dalam sosialisasi," ungkapnya.
Pada hari yang sama Airlangga menyerahkan draf Omnibus Law Cipta Kerja ke DPR, sejumlah Pimpinan
Komisi IX (Ketenagakerjaan) DPR menemui ribuan buruh yang menggelar demo di Depan Kompleks
DPR/MPR RI. Mereka berjanji akan mengajak buruh dalam pembahasan Omnibus Law RUU Cipta
Kerja, khususnya terkait pasal bagian ketenagakerjaan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariyati yang turut menemui buruh naik ke mobil
komando dan turut berorasi di hadapan buruh. Ribka menjanjikan, Komisi IX akan mengajak buruh
dalam pembahasan di DPR terkait RUU Cipta Kerja.
"Kita semua telah bersepakat berada di pihak buruh," kata politikus PDI Perjuangan itu melalui
pengeras suara di mobil komando.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene juga turut menyampaikan orasi pada para buruh yang
menggelar aksi. Ia mengatakan, Komisi IX DPR RI akan membedah secara rinci poin-poin, pasal demi
pasal yang termuat dalam draf RUU Cipta Kerja.
"Kami sudah mendengarkan apa yang disampaikan. Semuanya kami menginginkan adanya investasi
tapi bukan semuanya urusan ketenagakerjaan lalu diambil," kata politikus Nasdem itu.
[video] Apa Itu Omnibus Law?
