Page 153 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 153
Title BURUH NILAI PEMERINTAH LANGGAR UNDANG-UNDANG TERKAIT OMNIBUS LAW
Media Name merdeka.com
https://www.merdeka.com/uang/buruh-nilai-pemerintah-langgar-undang-undang-
Page/URL
terkait-omnibus-law.html
Journalist Sulaeman
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI), Muhammad Rusdi, menyebut pihaknya
tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah. Dia menilai proses pembahasan
RUU Omnibus Law yang berlangsung tertutup melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Bahasan RUU Omnibus itu dari awal tertutup, bertentangan dengan undang-undang," ungkapnya
dalam acara konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin.
Quote
Jadi beberapa konfederasi 10 konfederasi sudah diajak dialog. Dengan menteri tenaga kerja
-- Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
BURUH NILAI PEMERINTAH LANGGAR UNDANG-UNDANG TERKAIT OMNIBUS LAW
Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI), Muhammad Rusdi, menyebut pihaknya
tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah. Dia menilai proses pembahasan
RUU Omnibus Law yang berlangsung tertutup melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Bahasan RUU Omnibus itu dari awal tertutup, bertentangan dengan undang-undang," ungkapnya
dalam acara konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin.
Rusdi juga mengutarakan rasa kekecewaan terhadap pemerintah, karena tidak dilibatkannya
perwakilan buruh dalam proses penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja.
"KSPI tidak pernah diundang dan tidak pernah diminta pandangan oleh menko perekonomian, masuk
ke dalam tim yang dibentuk berdasarkan SK Menko Perekonomian No.121 Tahun 2020," tegasnya.
Dia pun, memastikan bahwa KPSI tidak bertanggung jawab terhadap setiap pasal di Omnibus Law Cipta
Kerja. "Karena draf nya sendiri sudah diserahkan pemerintah ke pimpinan DPR ibu Puan Maharani,"
pungkasnya.
Pemerintah Sebut Seluruh Serikat Buruh Sudah Diajak Komunikasi
Pernyataan berbeda dikemukakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang
memastikan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sudah
melibatkan seluruh konfederasi serikat pekerja. Sehingga menurutnya sudah tidak ada lagi masalah
mengenai isi daripada draf omnibus law tersebut.
