Page 159 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 159

Title           RUU CIPTA KERJA DAN PROBLEMATIKA KETENAGAKERJAAN

               Media Name      detik.com
                               https://news.detik.com/kolom/4902062/ruu-cipta-kerja-dan-problematika-
               Page/URL
                               ketenagakerjaan
               Journalist      redaksi

               Article Type    News

               Pub. Date       2020-02-17
               Newstrend       OMNIBUS LAW

               Size/Color      1 / Color
               Category &      Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
               Sentiment

               Summary
               Pemerintah  telah  menyelesaikan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Lapangan  Kerja.
               Harapannya dengan adanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini dapat menciptakan lapangan
               kerja yang seluasnya bagi rakyat Indonesia.
               Pada  bidang  ketenagakerjaan  setidaknya  memuat  perubahan  pengaturan  perlindungan  tentang
               pekerja dengan perjanjian kerja tertentu, hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan pada alih
               daya, dan kebutuhan layak melalui upah minimum.
               RUU CIPTA KERJA DAN PROBLEMATIKA KETENAGAKERJAAN

               Jakarta  -  Pemerintah telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.
               Harapannya dengan adanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini dapat menciptakan lapangan
               kerja yang seluasnya bagi rakyat Indonesia.

                Pada  bidang  ketenagakerjaan  setidaknya  memuat  perubahan  pengaturan  perlindungan  tentang
               pekerja dengan perjanjian kerja tertentu, hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan pada alih
               daya, dan kebutuhan layak melalui upah minimum.

                Selain itu RUU ini mengatur pula pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja serta perizinan
               bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu.

                   Setidaknya terdapat tiga undang-undang yang akan diubah, dihapus, atau ditetapkan peraturan
               baru.  Pertama  adalah  Undang-Undang  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Kedua,  Undang-
               Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan ketiga Undang-Undang
               Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
                Dengan  komposisi  pengaturan  perubahan  tersebut,  menurut  pandangan  saya,  pengaturan
               ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Lapangan Kerja pada dasarnya tidak menyentuh sedikit pun akar
               persoalan pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara menyeluruh.
                Pemerintah selaku penyusun konsep seolah lebih banyak hanya berusaha menambahkan dari bahan
               peraturan yang sudah berlaku terutama dari ketentuan pelaksana Undang-Undang 13 Tahun 2003
               tentang Ketenagakerjaan kemudian di-  copy paste  pada aturan RUU Cipta Lapangan Kerja. Selesai.
                Sebuah metode yang sama persis dilakukan pada saat proses pembentukan aturan ketenagakerjaan
               di masa lalu jika kita melihat sejarah isi aturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dari masa ke masa.
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164