Page 163 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 163
Title BURUH TOLAK OMNIBUS LAW, BOS BKPM BILANG BEGINI
Media Name suara.com
https://www.suara.com/news/2020/02/17/125946/buruh-tolak-omnimbus-law-bos-
Page/URL
bkpm-bilang-begini
Journalist Bangun Santoso | Mohammad Fadil Djailani
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Ditjen Binapenta / Positive
Sentiment
Summary
Kalangan kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan
tegas menolak Rancangan Undang-undang Omnibus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja. Penolakan
ini imbas dari isi RUU setebal 1.000 halaman itu dinilai sangat merugikan buruh.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menganggap
wajar penolakan dari kaum buruh dan hal seperti itu biasa-biasa saja.
Quote
Ini kan sudah dibuka, diberikan kesempatan pada publik termasuk buruh, untuk memberikan masukan
terhadap draft UU Omnibus Law
-- Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
BURUH TOLAK OMNIBUS LAW, BOS BKPM BILANG BEGINI
Kalangan kaum buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dengan
tegas menolak Rancangan Undang-undang Omnibus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja. Penolakan
ini imbas dari isi RUU setebal 1.000 halaman itu dinilai sangat merugikan buruh.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menganggap
wajar penolakan dari kaum buruh dan hal seperti itu biasa-biasa saja.
"Penolakan bagian dari dinamika saya yakin ada solusi," kata Bahlil saat ditemui di Kantornya, Jakarta,
Senin (17/2/2020).
Menurut Bahlil kaum buruh pun sudah diajak berbicara dalam merancang RUU ini. Di mana, kata dia,
ada perwakilan buruh dalam pembahasan RUU tersebut.
"Ini kan sudah dibuka, diberikan kesempatan pada publik termasuk buruh, untuk memberikan
masukan terhadap draft UU Omnibus Law," katanya.
Menurut dia, tujuan dari RUU ini salah satu instrumennya untuk tarik invstasi, karena memudahkan
perizinan dan tidak berbelit belit, disamping itu dalam RUU ini berbagai intensif juga di tawarkan oleh
pemerintah.
Bahlil pun yakin pasti ada titik temu antara pemerintah dan kaum buruh terkait RUU ini, karena
menurut dia ketika pemerintah ingin mendatangkan investasi masuk ke Indonesia, investasi tersebut
pasti membutuhkan para tenaga kerja.
