Page 167 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Berikut ketentuan besaran pesangon yang terkena PHK dalam RUU Cipta Kerja:

a. Pesangon masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;

b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah
c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah

d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah

e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah
f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah

g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah

h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah
i. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah

2. Uang Penghargaan Pekerja Dipangkas

Pemerintah mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK.
Dibanding dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, skema pemberian uang
penghargaan Omnibus Law justru lebih kecil. Adapun detail besaran uang penghargaan adalah sebagai
berikut:
a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah

b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah

c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah
d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah

e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah

f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah
g. Masa kerja 21 tahun atau lebih, 8 bulan upah

Padahal, di dalam UU No 13 Tahun 2003, besaran uang penghargaan terbagi menjadi 8 periode.
Dengan periode masa kerja paling lama adalah 24 tahun atau lebih, dengan uang penghargaan sebesar
10 bulan upah.

3. Pekerja Kontrak Seumur Hidup

Pemerintah menghapus pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
yang mengatur mengenai jenis pekerja kontrak.
Menurut Ketua Departemen Komunikasi dan Media Komite Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S
Cahyono, dengan dihapusnya pasal tersebut, maka penggunaan pekerja kontrak yang dalam UU
disebut perjanjian kerja waktu tertentu bisa diperlakukan untuk semua jenis pekerjaan.
"Dengan dihapuskannya pasal 59, tidak ada lagi batasan seorang pekerja bisa dikontrak. Akibatnya,
bisa saja seorang pekerja dikontrak seumur hidup," katanya.

Padahal, dalam UU Ketenagakerjaan pekerja kontrak hanya dapat digunakan untuk pekerjaan tertentu
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Seperti,
pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan
penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama tiga tahun.