Page 179 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 179
POLEMIK RUU CIPTAKER: MENGACU UMP, UPAH BURUH TERANCAM TURUN
Title
DRASTIS
Media Name jawapos.com
https://www.jawapos.com/nasional/17/02/2020/polemik-ruu-ciptaker-mengacu-
Page/URL
ump-upah-buruh-terancam-turun-drastis/
Journalist Ilham Safutra
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Ditjen Binapenta / Positive
Sentiment
Summary
Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang diinisiasi pemerintah sudah
diserahkan ke DPR. Bersamaan dengan itu pula, naskah RUU tersebut beredar luas ke publik. Polemik
mencuat. Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak
omnibus law tersebut.
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, pihaknya tidak mau duduk bersama pemerintah untuk
membahas regulasi tersebut. Alasannya, RUU Ciptaker, khususnya terkait dengan klaster
ketenagakerjaan, sangat merugikan pekerja. ''Kami tidak bertanggung jawab atas satu pasal pun
dalam RUU ini,'' kata Said Iqbal kepada wartawan di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin
(16/2).
Quote
Saya kira memang harus keluar di publik
-- Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI
POLEMIK RUU CIPTAKER: MENGACU UMP, UPAH BURUH TERANCAM TURUN DRASTIS
Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang diinisiasi pemerintah sudah
diserahkan ke DPR. Bersamaan dengan itu pula, naskah RUU tersebut beredar luas ke publik. Polemik
mencuat. Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak
omnibus law tersebut.
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, pihaknya tidak mau duduk bersama pemerintah untuk
membahas regulasi tersebut. Alasannya, RUU Ciptaker, khususnya terkait dengan klaster
ketenagakerjaan, sangat merugikan pekerja. ''Kami tidak bertanggung jawab atas satu pasal pun
dalam RUU ini,'' kata Said Iqbal kepada wartawan di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin
(16/2).
Said Iqbal menyebut sembilan alasan yang memicu penolakan pada omnibus law RUU Ciptaker. Di
antaranya, hilangnya upah minimum yang diganti per satuan waktu. ''Ketika upah dibayarkan per jam,
otomatis upah minimum hilang,'' jelasnya. Dalam RUU Ciptaker, upah minimum hanya didasarkan
pada upah minimum provinsi (UMP). Artinya, upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah
minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) akan hilang. Padahal, UMP tidak dibutuhkan karena upah
pekerja di kabupaten/kota mengacu pada UMK.
