Page 182 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 182
Title SERIKAT PEKERJA TOLAK OMNIBUS LAW
Media Name Riau Post
Page/URL 1&11
Journalist Jpg
Article Type Photo News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 916 / Color
Category & Corporate / Ditjen Binapenta / Positive
Sentiment
Summary
"Kami tidak bertanggung jawab atas satu pasal pun dalam RUU ini.
Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang diinisiasi pemerintah sudah
diserahkan ke DPR. Bersamaan itu pula naskah yang beredar luas ke publik itu terus menuai polemik.
Quote
Saya kira memang harus keluar di publik
-- Ma'ruf Amin, Wakil Presiden
SERIKAT PEKERJA TOLAK OMNIBUS LAW
"Kami tidak bertanggung jawab atas satu pasal pun dalam RUU ini.
Draf Rancangan Undang-Un-dang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang diinisiasi pemerintah sudah
diserahkan ke DPR. Bersamaan itu pula naskah yang beredar luas ke publik itu terus menuai polemik.
Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolakRUU
omnibus law tersebut
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan pihaknya tidakmau dudukbersama pemerintah untuk
membahas regulasi tersebut. Alasannya, RUU Ciptaker khususnya terkait klaster ketenagakerjaan
sangat merugikan pihak pekerja.
"Kami tidak bertanggung jawab atas satu pasal pun dalam RUU ini," kata Said Iqbal kepada wartawan
di Hotel Mega Proklamasi,
JakartaPusat, kemarin (16/2). Menurutnya, apa yang dikhawatirkan buruh sudah terbukti dengan
drafRUU Ciptakeryang diterima DPR. Saidlqbal menyebut sembilan alasan yang memicu penolakan
atas omnibus law RUU Ciptaker. Di antaranya hilangnya upah minimum yang diganti persatuan waktu.
"Ketika upah dibayarkan per jam, maka otomatis upah minimum hilang," jelasnya.
Dalam RUU Cipta Kerja, upah minimun hanya didasarkan pada upah minimum provinsi (UMP). Artinya,
upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) akan
hilang. Padahal UMP, sambung Iqbal, tidak dibutuhkan karena upah pekerja di kabupaten/kota
mengacu pada UMK.
Dia memberi contoh Provinsi Jawa Barat (Jabar). UMP Jabar 2020 sebesar Rp 1,81 juta. Angka tersebut
jauh lebih rendah dibandingkan dengan UMK di semua kabupaten/kota di Jawa Barat. Kabupaten
