Page 183 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Karawang, misalnya. UMK2020 Karawang mencapai Rp4.594.324. Kota Bekasi Rp4.589.708 serta
Kabupaten Bekasi sebesar Rp4.498.961. "Jika yang berlaku hanya UMP, maka upah pekerja di
kabupaten/kota di Jabar akan turun drastis," bebernya.
Penolakan lain terkait longgarnya aturan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)
kepada buruh. Dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja, poin tentang PHK diatur dalam pasal 150-
152. Pasal (1) disebutkan, "Pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara
pengusaha dengan pekerja/ buruh"

Bandingkan aturan PHK dalam UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 151
disebutkan "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala
upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja" "Jadi jelas sekali, aturan
PHK di UU Ketenagakerjaan sangat ketat. Sedangkan RUU Ciptaker sangat mudah mengobral PHK,"
jelas Iqbal.
Pihaknya juga menyorot terkait hilangnya pesangon korban PHK, outsourcing yang dibebaskan,
pegawai kontrak seumur hidup, waktu kerja yang eksploitatif, tenaga kerja asing (TKA) unskill
berpotensi bebas masuk Indonesia, hilangnya jaminan sosial dan hilangnya sanksi pidana bagi
pengusaha yang tidak memenuhi hak pekerja.
Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S Cahyono menambahkan, hukum
ketenagakerjaan harus mengandung tiga prinsip. Yaitu kepastian pekerjaan (j oh security), kepastian
pendapatan (salary security) dan kepastian jaminan sosial (social security). Namun dalam RUU Cipta
Kerja, ketiga unsur tersebut sama sekali tidak tercermin. ''Tidak ada kepastian kerja, kepastian
pendapatan dan jaminan sosial atas pekerja," paparnya.

KSPI akan mengawal ketat pembahasan RUU Ciptaker. Bahkan mereka mengancam untuk melakukan
demonstrasi yang lebih besar dari aksi 2 0 Januari lalu. "Kami akan datang ke gedung DPR secara
bergelombang dari seluruh daerah. Bukan tidak mungkin,buruh akan menghentikan produksi sampai
DPR menghentikan pembahasan," ancamnya.
Terpisah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak mempersoalkan polemik di masyarakat butut sejumlah
pasal yang dinilai merugikan tenaga kerja. "Saya kira memang harus keluar di publik," katanya di sela
kunjungan kerja di komplekMuse-um Situs Kepurbakalaan Banten Lama, kemarin.
Ma'ruf mengatakan draf UU Ciptaker memang sebaiknya dibuka untukpublik Sehingga masyarakat
ikut menanggapi dan terlibat dalam proses pembahasannya di DPR nanti. Dia juga menegaskan
pembahasan nanti terbuka. Ada sejumlah rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam pembahasan
RUU Ciptaker. (mar/wan/jpg)