Page 180 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Dia memberikan contoh Provinsi Jawa Barat (Jabar). UMP Jabar 2020 sebesar Rp 1,81 juta. Angka
tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan UMK di semua kabupaten/kota di Jawa Barat.
Kabupaten Karawang, misalnya. UMK 2020 Karawang mencapai Rp 4.594.324. Lalu, Kota Bekasi Rp
4.589.708 dan Kabupaten Bekasi Rp 4.498.961. ''Jika yang berlaku hanya UMP, upah pekerja di
kabupaten/kota di Jabar akan turun drastis,'' ujarnya.

Penolakan lain berkaitan dengan longgarnya aturan pengusaha melakukan pemutusan hubungan
kerja (PHK) kepada buruh. Dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja, poin tentang PHK diatur dalam
pasal 150--152. Dalam pasal (1) disebutkan, pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Bandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 151 disebutkan, pengusaha, pekerja/buruh, serikat
pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi
pemutusan hubungan kerja. ''Jadi jelas sekali, aturan PHK di UU Ketenagakerjaan sangat ketat.
Sedangkan RUU Ciptaker sangat mudah mengobral PHK,'' jelas Iqbal.

Pihaknya juga menyoroti hilangnya pesangon korban PHK, outsourcing yang dibebaskan, pegawai
kontrak seumur hidup, waktu kerja yang eksploitatif, tenaga kerja asing (TKA) unskill yang berpotensi
bebas masuk Indonesia, hilangnya jaminan sosial, dan hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha yang
tidak memenuhi hak pekerja.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono menambahkan, hukum
ketenagakerjaan harus mengandung tiga prinsip. Yaitu, kepastian pekerjaan (job security), kepastian
pendapatan (salary security), dan kepastian jaminan sosial (social security). Namun, dalam RUU Cipta
Kerja, tiga unsur tersebut sama sekali tidak tecermin. ''Tidak ada kepastian kerja, kepastian
pendapatan, dan jaminan sosial atas pekerja,'' paparnya.
KSPI akan mengawal ketat pembahasan RUU Ciptaker. Bahkan, mereka mengancam untuk melakukan
demonstrasi yang lebih besar daripada aksi 20 Januari lalu. ''Kami akan datang ke gedung DPR secara
bergelombang dari seluruh daerah. Bukan tidak mungkin buruh akan menghentikan produksi sampai
DPR menghentikan pembahasan,'' ancamnya.

Terpisah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak mempersoalkan polemik di masyarakat terkait dengan
omnibus law yang dinilai merugikan tenaga kerja. ''Saya kira memang harus keluar di publik,'' katanya
di sela kunjungan kerja di kompleks Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama kemarin.

Ma'ruf menyatakan, draf RUU Ciptaker memang sebaiknya dibuka untuk publik. Dengan begitu,
masyarakat bisa ikut menanggapi dan terlibat dalam pembahasan di DPR. Dia menegaskan bahwa
pembahasan akan terbuka.

Ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu berharap prinsip-prinsip dalam RUU Ciptaker bisa
dipahami masyarakat. Bukan hanya soal teknis. Dia mengatakan, ketentuan prinsip dalam RUU
Ciptaker adalah mempermudah usaha di Indonesia. Kemudian, menghilangkan birokrasi yang rumit.
''Aturan-aturan yang selama ini menghambat harus kita hilangkan. Jadi, dalam rangka perbaikan.
Intinya (RUU Ciptaker, Red) perbaikan,'' jelasnya.