Page 185 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 185

Title           BURUH TOLAK OMNIBUS LAW, KEPALA BKPM: PASTI ADA SOLUSI

               Media Name      tempo.co
                               https://bisnis.tempo.co/read/1308626/buruh-tolak-omnibus-law-kepala-bkpm-pasti-
               Page/URL
                               ada-solusi
               Journalist      FAJAR PEBRIANTO

               Article Type    News

               Pub. Date       2020-02-17
               Newstrend       OMNIBUS LAW

               Size/Color      1 / Color
               Category &      Corporate / Ditjen Binapenta / Positive
               Sentiment

               Summary
               Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai penolakan kelompok
               buruh terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja merupakan bagian dari
               dinamika publik. Menurut dia, pemerintah pasti akan memberi kesempatan kepada publik dan buruh
               untuk memberi masukan terhadap RUU Cipta Kerja ini.

               "Pasti ada solusi," kata Bahlil saat ditemui usai acara Indonesia Economic and Investment Outlook
               2020 di Kantor BKPM, Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.
               Quote

               Pasti ada solusi

               -- Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
               BURUH TOLAK OMNIBUS LAW, KEPALA BKPM: PASTI ADA SOLUSI

               Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai penolakan kelompok
               buruh terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja merupakan bagian dari
               dinamika publik. Menurut dia, pemerintah pasti akan memberi kesempatan kepada publik dan buruh
               untuk memberi masukan terhadap RUU Cipta Kerja ini.

               "Pasti ada solusi," kata Bahlil saat ditemui usai acara Indonesia Economic and Investment Outlook
               2020 di Kantor BKPM, Jakarta, Senin, 17 Februari 2020.
               Selain  itu,  Bahlil  juga  mengingatkan  bahwa  investasi  membutuhkan  lapangan  kerja,  begitu  pula
               sebaliknya. "Tenaga kerja butuh investasi, keduanya tidak bisa dipisahkan, tinggal dicari titik temu
               untuk mencari kebaikan," kata dia.
               Sejak 12 Februari 2020, pemerintah telah menyerahkan draf RUU Cipta Kerja ke DPR. Bersamaan
               dengan itu, serikat buruh menolak sejumlah pasal dalam beleid ini. Bahkan, serikat buruh pun menolak
               terlibat dalam tim pembahas Omnibus Law yang dibentuk pemerintah.
               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun menyatakan kegeramannya pada
               draf RUU ini. Dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Ahad kemarin, Iqbal
               sampai menyebut para perancang RUU ini tidak memiliki otak.
               Sebab,  Iqbal menilai  tidak  ada  job  security  atau  kepastian  kerja  dalam RUU  Cipta  Kerja  ini.  Salah
               satunya karena RUU ini membuat praktik kerja outsourcing bisa dilakukan secara bebas tanpa batas
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190