Page 191 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 191
Title DPR PASTIKAN TERBUKA BAHAS OMNIBUS LAW RUU CIPTAKER
Media Name beritasatu.com
https://www.beritasatu.com/politik/600643/dpr-pastikan-terbuka-bahas-omnibus-
Page/URL
law-ruu-ciptaker
Journalist Carlos KY Paath / FMB
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
Transparansi pembahasan undang-undang oleh DPR dan pemerintah merupakan keniscayaan. DPR
menjamin setiap pembahasan omnibus law rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker)
berlangsung terbuka.
"Setiap pembahasan undang-undang itu kan harus terbuka. Kecuali diminta pihak tertentu. Pihak
tertentu itu siapa, biasa anggota, pemerintah, meminta dilakukan tertutup," kata Wakil Ketua DPR
Azis Syamsuddin di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Quote
Setiap pembahasan undang-undang itu kan harus terbuka. Kecuali diminta pihak tertentu. Pihak
tertentu itu siapa, biasa anggota, pemerintah, meminta dilakukan tertutup
-- Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI
DPR PASTIKAN TERBUKA BAHAS OMNIBUS LAW RUU CIPTAKER
Transparansi pembahasan undang-undang oleh DPR dan pemerintah merupakan keniscayaan. DPR
menjamin setiap pembahasan omnibus law rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker)
berlangsung terbuka.
"Setiap pembahasan undang-undang itu kan harus terbuka. Kecuali diminta pihak tertentu. Pihak
tertentu itu siapa, biasa anggota, pemerintah, meminta dilakukan tertutup," kata Wakil Ketua DPR
Azis Syamsuddin di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Azis pun menyebut, "Tapi tertutup tidak bisa menyeluruh. Harus parsial. Nah nanti kalau ada pihak
yang merasa tidak diakomodasi dalam bentuk rapat dengar pendapat umum atau aspirasinya tidak itu
tinggal kirim surat ke kita. Nanti kita bisa lakukan (pembahasan) atau kirim surat ke MK (Mahkamah
Konstitusi) saja."
Azis menegaskan pembahasan suatu RUU pasti melibatkan unsur elemen intelektual, mahasiswa, dan
masyarakat. Mengenai RUU Ciptaker, lanjut Azis, DPR tentu bakal mengundang perwakilan organisasi
buruh.
Di sisi lain, menurut Azis, rapat pimpinan (rapim) DPR belum dilaksanakan untuk memutuskan RUU
Ciptaker dibahas tingkat panitia khusus (pansus) atau hanya di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
"Rapim kemudian untuk dibawa ke Bamus (Badan Musyawarah). Lalu Bamus yang akan memutuskan
apakah ini di Baleg atau pansus atau AKD (alat kelengkapan dewan)," ungkap Azis.
