Page 195 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 195
la khawatir, keberadaan omnibus law cipta lapangan kerja akan merugikan kaum buruh. Apalagi jika
dalam praktiknya nanti, omnibus law menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon,
membebaskan buruh kontrak dan outsoursing (fleksibilitas pasar kerja), mempermudah masuknya
TKA, menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.
"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan
kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja
menjadi hambatan investasi," bebernya.
Korupsi
Menurut World Economic Forum, dikatakan Said dua hambatan utama investor enggan datang ke
Indonesia, yakni masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. Iqbal mengungkapkan, beberapa pasal RUU
Omnibus Law CiLaKa yang bertentangan dengan UU ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di
antaranya terkait izin penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
Dalam RUU menyebutkan pemberi kerja wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan TKA dari
pemerintah pusat. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan setiap pemberi kerja wajib memiliki izin tertulis
dari Menteri Ketenagakerjaan.
"Sebelumnya harus ada rencana penggunaan TKA dan izin tertulis untuk mendapatkan izin kerja
(IKTA). Tanpa izin, TKA bebas keluar masuk," terangnya.
Kemudian Pasal Hubungan Kerja, menurut lqbal pengusaha lebih kuat dari buruh, sehingga pengusaha
bisa menentukan jangka waktu pekerja kontrak. Baik itu hari atau kontrak seumur hidup. Demikian
juga terkait waktu kerja. Pengusaha bisa mengatur jam kerja secara fleksibel. "Pekerja bisa
dipekerjakan tanpa batas waktu yang jelas," ucapnya.
Iqbal juga menegaskan, Pasal Upah pun rentan dipermainkan dalam RUU omnibus law CiLaKa. Bahkan,
Formula penetapan upah minimum bisa lebih rendah dari formula PP 78/ 2015. Selain itu, pasal dalam
RUU omnibus law CiLaKa bisa menghapus upah minimum kabupaten/ kota dan upah minimum
sektoral.
"Formula dalam PP 78/ 2015 Tentang penetapan upah saja ditolak buruh, karena tidak ada
perundingan dengan SR Bagaimana kalau penetapan upah ini lebih rendah dari PP 78/ 2015 dan tanpa
melalui perundingan dengan buruh," tegasnya.
Ketua Harian KSPI Muhamad Rusdi mengatakan, kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78/2015
untuk menahan laju kenaikan upah minimum telah berdampak pada turunnya daya beli buruh dan
masyarakat.
Selain itu juga berdampak pada stagnannya angka konsumsi rumah tangga. Daya beli yang menurun,
menurut Rusdi, juga terjadi akibat dicabutnya berbagai macam subsidi. Seperti kenaikan BBM, listrik,
gas, hingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Itulah sebabnya, kami juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Karena
kebijakan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat,'' tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan, draft RUU omnibus law
CiLaKa telah diserahkan ke pimpinan DPR RI. Draft selanjutnya akan dibahas dan disempurnakan
bersama DPR dan serikat pekerja.
"Komitmen pelindungan tenaga kerja dalam Omnibus Law sudah kami bahas bersama serikat buruh
dan asosiasi pengusaha. Nanti pembahasan di DPR tetap melibatkan serikat buruh," jelasnya.
Safari
