Page 194 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 194
Title MERUGIKAN, BURUH TOLAK OMNIBUS LAW CILAKA
Media Name Harian Terbit
Page/URL 1&7
Journalist *
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 810 / Black/White
Category & Corporate / Kementerian Ketenagakerjaan / Positive
Sentiment
Summary
Ada tiga alasan Konfederasi Serikat Pekerjaan Indonesia (KSPI) menolak menjadi bagian dalam tim
yang di-bentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait
pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Tiga alasan tersebut di
antaranya karena pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja Lapangan (CiLaKa)
dilakukan secara tertutup.
"Kami tidak akan masuk dalam tim. Dan kami tidak bertanggung jawab satu pasal pun, karena KSPI
tidak akan terlibat dalam tim Menko Perekonomian," ujar Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Minggu
(16/2).
Quote
"Komitmen pelindungan tenaga kerja dalam Omnibus Law sudah kami bahas bersama serikat buruh
dan asosiasi pengusaha. Nanti pembahasan di DPR tetap melibatkan serikat buruh
-- Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan
MERUGIKAN, BURUH TOLAK OMNIBUS LAW CILAKA
Ada tiga alasan Konfederasi Serikat Pekerjaan Indonesia (KSPI) menolak menjadi bagian dalam tim
yang di-bentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait
pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Tiga alasan tersebut di
antaranya karena pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja Lapangan (CiLaKa)
dilakukan secara tertutup.
"Kami tidak akan masuk dalam tim. Dan kami tidak bertanggung jawab satu pasal pun, karena KSPI
tidak akan terlibat dalam tim Menko Perekonomian," ujar Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Minggu
(16/2).
Iqbal menegaskan, UU CiLaKa bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi, UU Pembuatan
Peraturan Perundang-undangari, dan UUD 1945. Alasan kedua, menurutnya, karena draf RUU Cipta
Kerja telah diserahkan ke parlemen. Sehingga tidak dibutuhkan lagi tim untuk pembahasan omnibus
law. "Harusnya kalau berorientasi bisnis atau investasi harus membahas soal perlindungan," jelasnya.
Dia mengemukakan, pada dasarnya kaum buruh setuju dengan investasi. Namun demikian, kaum
buruh dipastikan akan melakukan perlawanan, jika demi investasi kesejahteraan dan masa depan
kaum buruh dikorbankan.
