Page 35 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 35
Title MENTERI IDA TEPIS BAKAL HAPUS UPAH MINIMUM & PESANGON
Media Name Rakyat Merdeka
Page/URL 6
Journalist Qar
Article Type Photo News
Pub. Date 2020-02-18
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 542 / Color
Category & Corporate / Kementerian Ketenagakerjaan / Positive
Sentiment
Summary
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menilai, penolakan kaum buruh terhadap draf Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena masalah mis komunikasi. ''Saya bisa
mengerti.ada mis komunikasi. Kami akan terus melakukan sosialisasi," ungkap Ida di Istana
Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Quote
Saya bisa mengerti.ada mis komunikasi. Kami akan terus melakukan sosialisasi
-- Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
MENTERI IDA TEPIS BAKAL HAPUS UPAH MINIMUM & PESANGON
MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menilai, penolakan kaum buruh terhadap draf Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena masalah mis komunikasi.
''Saya bisa mengerti.ada mis komunikasi. Kami akan terus melakukan sosialisasi," ungkap Ida di Istana
Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Ida mengungkapkan, ruang dialog masih terbuka. Pihaknya bersama DPR sepakat akan melakukan
sosialisasi dan membedah RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dengan stakeholder antara lain
dengan pelaku usaha dan buruh.
Seperti diketahui, penolakan terhadap RUU Cipta Lapangan Kerja makin kencang. Isi penolakan
beredar luas di media sosial. Ada beberapa poin penting ditentang buruh. Antara lain, pertama,
hilangnya upah minimum. Indikasi itu terkuak dengan munculnya pembayaran upah per satuan waktu.
Selain itu, upah hanya akan didasari Upah Minimum Provinsi (UMP) sehingga Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) diprediksi akan hilang. Padahal, UMP tidak dibutuhkan. Karena, selama ini
pengusaha mengacu pada UMK. Dan. selama ini juga UMK lebih besar dibandingkan UMP.
Kedua, masalah hilangnya pesangon. Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, pekerjaan outsourcing
dibebaskan sebebas-bebasnya sehingga pekerja berpotensi tidak mendapatkan pesangon.
Selain itu, banyak ketentuan lama tentang hak pesangon makin lemah. Misalnya, jika terjadi
peleburan/penggabungan sebuah perusahaan, karyawan kena PHK tidak akan diberikan pesangon.
Dan. ketigasyarat tenaga kerja asing (TKA) yang tidak memiliki keterampilan, semakin mudah bisa
kerja di dalam negeri.
