Page 38 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 38

Title            JALAN MASLAHAT OMNIBUS LAW

               Media Name       Media Indonesia
               Page/URL         2

               Journalist       *
               Article Type     Opinion

               Pub. Date        2020-02-18

               Newstrend        OMNIBUS LAW
               Size/Color       753 / Color

               Category &       Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
               Sentiment

               Summary

               Semangat masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembentukan Rancangan  Undang-Undang  Cipta
               Kerja  begitu menggelora. RUU yang mengadopsi  skema  omnibus  law  itu mendapat  sorotan  sejak
               pemerintah mulai menyusun draf. Begitu sampai ke tangan DPR. draf RUU Cipta Kerja kebanjiran kritik
               dan masukan.

               JALAN MASLAHAT OMNIBUS LAW
               SEMANGAT masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta
               Kerja begitu menggelora.

               RUU yang mengadopsi skema omnibus law itu mendapat sorotan sejak pemerintah mulai menyusun
               draf.

               Begitu sampai ke tangan DPR. draf RUU Cipta Kerja kebanjiran kritik dan masukan.

               Poin-poin  koreksi  yang  disampaikan  para  pemangku  kepentingan  lebih  terarah  dengan  mulai
               terbukanya akses publik terhadap draf RUU tersebut.

               Aktivis lingkungan mengkhawatirkan dampak penghapusan kewajiban izin lingkungan yang semula
               tercantum  pada  Pasal  40  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan
               Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Pengamat  perumahan  mempertanyakan  diperbolehkannya  warga
               negara asing mendapatkan hak milik atas satuan rumah susun.

               Selain  itu.  pakar  hukum  tata  negara  mengingatkan  agar  RUU  dalam  gerbong  omnibus  law  tidak
               menabrak sistem hukum. Peringatan itu merujuk ke ketentuan Pasal 170 pada draf RUU Cipta Kerja
               yang membuka peluang pemerintah mengubah ketentuan undang-undang tanpa melihatkan DPR.

               Kritik paling keras datang dari kalangan serikat pekerja. Poin-poin seperti perubahan penetapan upah
               minimum, pesangon, kebijakan cuti, ketentuan kontrak pekerja, juga jam kerja dinilai memberatkan
               penerima upah.

               Ada serikat pekerja yang lantas mengeluarkan ancaman bakal menggelar demonstrasi besar-besaran
               apabila parlemen mengesahkan RUU Cipta Kerja. Semangat membela kepentingan pekerja tentu kita
               apresiasi. Meski begitu, jangan sampai terlampau bersemangat hingga kebablasan.

               Banyak  di  antara  kita  yang  sepertinya  lupa  bahwa  proses  pembentukan  RUU  Cipta  Kerja  masih
               berjalan. Bahkan sejauh ini baru akan memasuki pembahasan tingkat I di DPR.
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43