Page 42 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

dan tidak pernah diminta pandangan oleh menko perekonomian, masuk ke dalam tim yang dibentuk
berdasarkan SK Menko Perekonomian No.121 Tahun 2020," tegas dia.

Rusdi memastikan bahwa KPSI tidak bertanggung jawab terhadap setiap pasal di Omnibus Law Cipta
Kerja. "Karena draf nya sendiri sudah diserahkan pemerintah ke pimpinan DPJR Ibu Puan Maharani,"
ujarnya.

Namun pernyataan berbeda dilcemukakan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang
memastikan pembahasanmenge-nai RUU Omnibus Law Cipta Kerja sudah melibatkan seluruh
konfederasi serikat pekerja. Sehingga menurutriya sudah tidak ada lagi masalah mengenai isi daripada
draf omnibus law tersebut. "Jadi beberapa konfederasi 10 konfederasi sudah diajak dialog. Dengan
menteri tenaga kerja," ujarnya di temui di DPR, Jakarta.

Tidakhanya itu. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut bahwa RUU Omnibus LawCipta Ke rja
menghilangkan pesangon untuk para pekerja. Sebab, dalam aturan tersebut dihapus mengenai
perjanjian kerja untuk waktu tertentu.

"Dalam draf RUU Cipta Kerja menghapus pasal 59 UU 13 tahun 2003, yakni mengenai perjanjian kerja
untuk waktu tertentu. Dengan demikian kerja kontrak bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan,"
ujarnya.

Dalam draf RUU tersebut juga disebutkan tidak ada batasan waktu sehingga kontrak kerja bisa
dilakukan seumur hidup sehingga pekeija tetap akan semakin langka. "Karena statusnya kontrak kerja,
bisa dengan mudah dilakukan pemutusan hubungan kerja(PHK) dengan alasan habis kontrak dan
kemungkinan tidakada lagi pesangon, karena pesangon hanya untuk pekeija tetap," kata Said.

Selain itu, pengusaha dengan mudah melakukan pemutusan hubungan kerja(PHK)dengan alasan
selesainya suatu pekerjaan. "Akibatnya, pengusaha bisa gam-pang melakukan PHK dengan atau
efisiensi karena order atau pekerjaannya sudah habis. Sedangkan bagi pekerja kontrak yang di PHK
karena selesainya suatu pekerjaan, padahal masa kontraknya belum berakhir, tidak lagi menepatkan
hak sesuai dengan sisa kontraknya. Tetapi hanya mendapatkan kompensasi," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa kompensasi hanya diberikan kepada pekeija yang memiliki masa kerja paling
sedikit satu tahun. Hal itu, kata Iqbal, akan mendorong perusahaan untuk mempekerjakan pekerja
kontrak kurang dari satu tahun."Pilihan enam hari keija dan tujuh hari keija dihapus, sehingga
memungkinkan pengusaha untuk mengatur jam keqa secara fleksibel, " kata anggota tim perumus UU
No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang
Pengaduan Perburuhan itu.
Hal itu, kata dia, dikarenakan dalam draf RUU tersebut hanya disebutkan waktu kerja paling lama
delapan jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu pekan. "RUU ini membuka kemungkinan ' pekeija
dipekerjakan tanpa batasan waktu yang jelas, sehingga kelebihan jam kerja setelah sehari
bekerjadelapanjam tidak dihitung lembur," ujar Iqbal.

Oleh karena itu, KSPI menolak RUU Cipta Kerja karena dianggap merugikan buruh. KSPI juga akan
melakukan aksi besar-besaran selama draf RUU tersebut dibahas DPR. "Aksi ini tidak hanya di Jakarta,
tetapi juga di daerah," tutur Said.

Dia menyayangkan langkah pemerintah yang tidak melibatkan perwakilan buruh dalam pembahasan
RUU Omnibus Law Cipta Keija. "Bahwa KSPI selaku perwakilan buruh, tidakpemah di undang dan
dimintai pandangan-pandan-gan oleh Menko perekonornian (Airlangga)," ujarnya

Karena itu, KSPI menegaskan bahwa tidak bertanggung jawab terkait pembentukan Undang-Un-dang
Omnibus Law Cipta Kerja yang dicanangkan pemerintah. "Tidak bertanggung jawab terhadap setiap
.pasalnya, jika ada yang mencantumkan tanpa seizin KSPI," ujarnya.