Page 47 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Memangkas Otonomi Daerah

SEJUMLAH pasal dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap bakal memangkas
kewenangan pemerintah daerah. Padahal Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus 31 jenis izin. Penyerahan kewenangan dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah ini menandai era otonomi daerah ketika itu. Berikut ini pasal-
pasal dalam omnibus law yang mengebiri kewenangan pemerintah daerah.
Pasal 162-163Pasal 164

Menyebutkan bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahandan dapat
mendelegasikan kewenangan pembentukan peraturanpelaksanaan undang-undang kepada menteri,
kepala lembaga, ataupun pemerintah daerah.

Kewenangan menteri kepala lembaga, atau pemerintah daerah untuk menjalankan atau membentuk
peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan presiden.
Pasal 165

Pasal ini-menghapus Pasal 24 huruf b dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa syarat diskresi adalah tidak bertentangan dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 166

Pasal ini mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yaitu:
a.Pasal 16: Mengatur bahwa pemerintah pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria (NSPK) serta mendelegasikan pelaksanaannya kepada kepala daerah.

b.Pasal 250: Mengatur bahwa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dilarang bertentangan
dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

c.Pasal 251: Mengatur bahwa peraturan daerah dapat dibatalkan melalui peraturan presiden.

d.Pasal 252: Menyebut bahwa pemerintah daerah yang masih memberlakukan peraturan daerah yang
telah dicabut dikenai sanksi berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama tiga bulan.
e. Pasal 300: Mengatur bahwa penerbitan obligasi atau sukuk daerah tidak memerlukan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

TEKS: AVIT HIDAYAT