Page 49 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Article Type News

Pub. Date 2020-02-18
Newstrend OMNIBUS LAW

Size/Color 464 / Black/White
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment

Summary
Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir ini, yang
diindikasikan dari besaran tingkat pertumbuhan ekonomi nasional hanya di kisaran 5% per tahun,
pemerintah lalu berinisiatif menerbitkan jurus pamungkas melalui UU Sapu Jagat yang lazim dikenal
dengan sebutan Omnibus Law.
Meski Omnibus law bukan sebuah pekerjaan mudah, karena harus mampu mengonsolidasikan semua
regulasi, baik undang-undang maupun semua aturan yang terkait dijadikan satu payung hukum.
Misalnya, regulasi terkait investasi menyangkut banyakUUseper-ti UU Otonomi Daerah,
Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Namun, berdasarkan mapping sementara,
penyederhanaan regulasi melalui Omnibus law setidaknya mampu mendorong gairah investasi dalam
waktu tak terlalu lama. Namun, harmonisasi sekitar 72 aturan yang terbagi dalam lima ldaster, yaitu
perizinan, penataan kewenangan, sanksi, pembinaan dan pengawasan, membutuhkan dukungan dari
semua Kementerian dan Lembaga (K/L) serta membutuhkan persepsi yang sama terhadap sebuah
permasalahan.
SUKSESKAH UU SAPU JAGAT?

Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang memprihatinkan dalam beberapa tahun terakhir ini, yang
diindikasikan dari besaran tingkat pertumbuhan ekonomi nasional hanya di kisaran 5% per tahun,
pemerintah lalu berinisiatif menerbitkan juruspa-mungkas melalui UU Sapu Jagat yang lazim dikenal
dengan sebutan Omnibus Law.

Meski Omnibus law bukan sebuah pekerjaan mudah, karena harus mampu mengonsolidasikan semua
regulasi, baik undang-undang maupun semua aturan yang terkait dijadikan satu payung hukum.
Misalnya, regulasi terkait investasi menyangkut banyakUUseper-ti UU Otonomi Daerah,
Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Namun, berdasarkan mapping sementara,
penyederhanaan regulasi melalui Omnibus law setidaknya mampu mendorong gairah investasi dalam
waktu tak terlalu lama. Namun, harmonisasi sekitar 72 aturan yang terbagi dalam lima ldaster, yaitu
perizinan, penataan kewenangan, sanksi, pembinaan dan pengawasan, membutuhkan dukungan dari
semua Kementerian dan Lembaga (K/L) serta membutuhkan persepsi yang sama terhadap sebuah
permasalahan.

Patut diketahui, sebelumnya banyak investor enggan berinvestasi masuk ke sektor industri karena ada
sejumlah hambatan dan liemahnya pemenuhan kebutuhan industri, seperti masalah ketersediaan
lahan, ketenagakerjaan, dukungan bahan baku, energi, biaya logistik dan stimulus fiskal untuk
mendukung daya saing industri.
Tidak hanya itu. Investor juga menghadapi berbagai kendala dan waktu perizinan yang cukup rumit
sehingga mempersulit untuk memulai mendirikan industri di negeri ini. Belum lagi menghadapi
sejumlah birokrat di daerah yang selama ini dianggap mempersulit masuknya investor ke daerah
tertentu.
Meski sebelumnya pemerintah telah menerbitkan banyak paket kebijakan ekonomi (PKE), namun
pada kenyataannya belum mampu mengatasi hambatan investasi. Kalangan pengusaha masih