Page 45 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 45
Title KEPALA DAERAH MINTA DILIBATKAN DALAM PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA
Media Name Koran Tempo
Page/URL 2
Journalist Jajang Jamaludin
Article Type Photo News
Pub. Date 2020-02-18
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1939 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Beberapa kepala daerah mempersoalkan substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang
dinilai mempreteli kewenangan daerah dan menciptakan sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah
pusat. Lantaran alasan itu, para kepala daerah meminta pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan
Rakyat melibatkan mereka dalam pembahasan RUU Cipta Kerja selanjutnya.
Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya, adalah salah satu kepala
daerah yang memprotes tidak dilibatkannya daerah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di
Kementerian Koordinator Perekonomian.
Quote
Apeksi hanya diundang sekali, itu pun oleh Kadin, dan sebatas sosialisasi
-- Bima Arya, Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)
KEPALA DAERAH MINTA DILIBATKAN DALAM PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA
Asosiasi Pemerintah Kota mengklaim tidak pernah diundang.
Avit Hidayat
avit.hidayat@tempo.co.id
Beberapa kepala daerah mempersoalkan substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang
dinilai mempreteli kewenangan daerah dan menciptakan sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah
pusat. Lantaran alasan itu, para kepala daerah meminta pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan
Rakyat melibatkan mereka dalam pembahasan RUU Cipta Kerja selanjutnya.
Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya, adalah salah satu kepala
daerah yang memprotes tidak dilibatkannya daerah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di
Kementerian Koordinator Perekonomian.
Menurut Bima, Asosiasi Pemerintah Kota hanya satu kali diundang oleh Kamar Dagang dan Industri
Indonesia saat sosialisasi RUU Cipta Kerja. "Apeksi hanya diundang sekali, itu pun oleh Kadin, dan
sebatas sosialisasi," ucap Wah Kota Bogor yang juga politikus Partai Amanat Nasional itu, kemarin.
Desakan serupa disampaikan Gubernur Jawa Bai'at Ridwan Kamil. Ia meminta pusat menyertakan
daerah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. "Tolong omnibus law jangan hanya jadi domain
