Page 50 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 50
menghadapi permasalahan yang kompleks.Terobosan pada paket stimulus masih parsial sehingga
insentif fiskal belum mampu mengatasi hambatan mendasar dalam investasi.
Di sisi lain, investasi di sektor riil terutama untuk industri pengolahan yang idealnya harus diperkuat
sebagai penopang pertumbuhan ekonomi, terobosan perizinan melalui sistem pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submis-sion-OSS) seharusnya mampu
menyinkronkan dengan beberapa kementerian, lembaga, dan daerah. Tapi pada kenyataannya,
sistem OSS belum menunjukkan hasil yang optimal dalam mendukung investasi.
Pada 2018, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Ke-menkum
dan HAM membuat sebuah kajian. Hasilnya, terdapat 271 peraturan perundang-undangan dalam
rangka kemudahan berusaha (ease of doing business-EoDB) di Indonesia. Itulah sebabnya, sekalipun
terjadi perbaikan rating EoDB Indonesia pada peringkat 73, pertumbuhan realisasi investasi yang
masuk justru mengalami penurunan. Pasalnya, peringkat memulai berusaha tetap berada pada
rangking 134.
Terbatasnya realisasi investasi itu diduga karena banyaknya aturan yang sering tidak konsisten, seperti
bertabrakan, tumpang-tindih, dan regulasi yang berbelit. Karena itu, pemerintah berkomitmen akan
mengharmonisasikan sekitar 72 regulasi di bawah payung hukum Omnibus Law.
Jadi, Omnibus Law mau tidak mau harus sukses dan menghasilkan output yang menggembirakan,
khususnya bagi investor yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, yang harus
diperhatikan dalam penyusunan tata perundangan yang komprehensif dan memberikan kepastian
hukum, Omnibus Law setidaknya mampu menjamin penyederhanaan regulasi itu tidak semakin
menimbulkan ketidakpastian.
