Page 52 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 52

Title            UPAH MINIMUM TERGANTUNG PERTUMBUHAN DAERAH

               Media Name       Koran Sindo
               Page/URL         2

               Journalist       dita angga
               Article Type     News

               Pub. Date        2020-02-18

               Newstrend        OMNIBUS LAW
               Size/Color       1161 / Black/White

               Category &       Corporate / Kementerian Ketenagakerjaan / Positive
               Sentiment

               Summary

               Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja banyak mengundang protes dari kaum
               buruh. Salah satunya mengenai skema pengupahan minimum regional.
               Berdasarkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja Pasal 88Cayat(2), upah minimum yang dimaksud
               adalah  upah  minimum  provinsi.  Padahal  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  78  Tahun  2015,
               penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten/kota.
               Quote

               Upah minimum itu, upah minimum yang ada ditam-bah dengan pertumbuhan daerah. Kalau dulu
               pertumbuhan nasional, sekarang pertumbuhan daerah
               -- Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)

               UPAH MINIMUM TERGANTUNG PERTUMBUHAN DAERAH

               Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja banyak mengundang protes dari kaum
               buruh. Salah satunya mengenai skema pengupahan minimum regional.

               Berdasarkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja Pasal 88Cayat(2), upah minimum yang dimaksud
               adalah  upah  minimum  provinsi.  Padahal  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  78  Tahun  2015,
               penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten/kota.

               Terkait  hal  ini  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziah  mengatakan  bahwa  perbedaan  penentuan
               besaran skema upah minimum terletak pada patok-annya dimana jika dulu berbasis pertumbuhan
               nasional, dalam Omnibus Law patokannya didasarkan pada pertumbuhan daerah. "Upah minimum
               itu,  upah  minimum  yang  ada  ditam-bah  dengan  pertumbuhan  daerah.  Kalau  dulu  pertumbuhan
               nasional, sekarang pertumbuhan daerah," kata Ida Fauziah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta
               kemarin.

               Dengan skema tersebut penghitungan upah minimum tak lagi mempertimbangkan laju inflasi. Selain
               itu  mengganti  variabel  pertumbuhan  ekonomi  nasional  menjadi  pertumbuhan  ekonomi  provinsi
               "Enggak ada (laju inflasi). Tapi pertumbuhan daerah. Karena upah minimum basic-nya adalah lingkup
               minimum yang ada," ungkapnya.

               Namun Ida mengatakan bahwa penghitungan ini hanya berlaku bagi pekerja dengan periode kerja di
               bawah  satu  tahun.  Sementara  itu  pekerja  yang  sudah  lebih  dari  satu  tahun  masa  kerjanya  akan
               menggunakan skema berbeda. 'Yang mau saya sampaikan, upah minimum ini berlaku dengan pekerja
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57