Page 56 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 56
Title PROSES LEGISLASI CIPTA KERJA AGAR LEBIH TERBUKA
Media Name Media Indonesia
Page/URL 1
Journalist X-10
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 855 / Black/White
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Pemerintah dan DPR harus lebih terbuka dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dan siap menerima
masukan serta bersedia mengubah beberapa pasal yang dinilai kurang tepat. Pasalnya, sejak awal
penyusunan, draf RUU dengan konsep omnibus law yang digagas pemerintah itu terkesan kurang
transparan.
"Sejak awal memang begitu, kurang sosialisasi dan sekarang ternyata isi drafnya tidak
menguntungkan, khususnya bagi kalangan buruh," ujar pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia,
Ujang Komarudin, ketika dihubungi, kemarin.
Quote
Sejak awal memang begitu, kurang sosialisasi dan sekarang ternyata isi drafnya tidak menguntungkan,
khususnya bagi kalangan buruh
-- Ujang Komarudin, pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia
PROSES LEGISLASI CIPTA KERJA AGAR LEBIH TERBUKA
Tanpa pelibatan publik, RUU Cipta Kerja akan terus menuai masalah. Pemerintah dan DPR harus lebih
membuka diri menerima masukan.
Putri Rosmalia Octaviyani
putri@mediaindonesio.com
PEMERINTAH dan DPR harus lebih terbuka dalam pembahasan RUU Cipta Kerja dan siap menerima
masukan serta bersedia mengubah beberapa pasal yang dinilai kurang tepat. Pasalnya, sejak awal
penyusunan, draf RUU dengan konsep omnibus law yang digagas pemerintah itu terkesan kurang
transparan.
"Sejak awal memang begitu, kurang sosialisasi dan sekarang ternyata isi drafnya tidak
menguntungkan, khususnya bagi kalangan buruh," ujar pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia,
Ujang Komarudin, ketika dihubungi, kemarin.
Ujang mengatakan pemerintah dan DPR akan membuat undang-undang yang tidak menguntungkan
masyarakat bila melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja tanpa melibatkan publik.
