Page 59 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 59
Title MELAWAN, KSPI TAK MAU MASUK TIM OMNIBUS LAW BENTUKAN PEMERINTAH
Media Name tempo.co
https://bisnis.tempo.co/read/1308295/melawan-kspi-tak-mau-masuk-tim-omnibus-
Page/URL
law-bentukan-pemerintah
Journalist fajar febrianto
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa para buruh yang
tergabung di organisasinya tidak pernah diundang maupun diminta masuk dalam tim pembahasan
Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Untuk itu, KSPI menolak bergabung dalam tim bentukan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut.
"KSPI tidak pernah dan tidak akan masuk tim Menko Perekonomian," kata Iqbal dalam konferensi
pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Februari 2020.
The President of the Confederation of Indonesian Trade Unions (KSPI) Said Iqbal stated that the
workers who were members of his organization were never invited or asked to be included in the
Omnibus Law discussion team or the Work Creation Bill. For this reason, KSPI refused to join the team
formed by the Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto.
Quote
KSPI tidak pernah dan tidak akan masuk tim Menko Perekonomian
-- Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
MELAWAN, KSPI TAK MAU MASUK TIM OMNIBUS LAW BENTUKAN PEMERINTAH
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa para buruh yang
tergabung di organisasinya tidak pernah diundang maupun diminta masuk dalam tim pembahasan
Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Untuk itu, KSPI menolak bergabung dalam tim bentukan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut.
"KSPI tidak pernah dan tidak akan masuk tim Menko Perekonomian," kata Iqbal dalam konferensi pers
di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Februari 2020.
Untuk itu, kata dia, KSPI juga menolak semua pasal yang ada dalam draf Rancangan Undang-Undang
atau RUU Cipta Kerja tersebut. "KSPI tidak bertanggung jawab terhadap satu pasal pun di dalamnya,"
kata dia.
Sejak 7 Februari 2020, pemerintah telah membentuk tim pembahas Omnibus Law. Airlangga Hartarto
mengklaim konfederasi serikat pekerja sudah diajak berdialog ihwal pembentukan tim tersebut.
"Beberapa konfederasi, sepuluh konfederasi sudah dialog dengan Menaker dan tentunya ada
dibentuk tim dan seluruhnya sudah diajak dalam sosialisasi," kata Airlangga saat menyerahkan draf
RUU Cipta Kerja ke DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.
