Page 64 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

"Kita tidak bisa bicara soal serikat pekerja saja. Tuntutan itu hal yang wajar, tapi tidak bisa 100 persen.
Kita harus melihat yang lain, yakni mereka yang membutuhkan lapangan kerja dan memberi
kesempatan kerja pada mereka. Ini harus kita bangun," ujar dia.
Dia mengklaim, yang menjadi tujuan pemerintah adalah untuk memudahkan investasi yang bermuara
pada lebih banyaknya lapangan pekerjaan untuk masyarakat. "Kita harus meng-create (lapangan
kerja), untuk tujuan itu membutuhkan investasi," ujar Gobel.
Menurut Gobel, selama ini negara sulit memaksimalkan potensi karena macetnya investasi. Macetnya
investasi itu, karena undang - undang di Indonesia tumpang tindih dan kurang memfasilitasi investasi.
Maka, omnibus law diciptakan untuk membuka investasi yang diklaim dapat membuka lapangan kerja
lebih banyak.

"Saya kira semangatnya omnibus law seperti itu. Kita tau apa yang dilakukan pemerintah kan banyak
yang tidak berhasil, banyak paket kebijakan karena semua kembali pada undang-undang," imbuhnya.
Selaku salah satu pimpinan dewan, Gobel menegaskan, pihaknya akan segera menggelar rapat
pimpinan untuk menindaklanjuti draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Rapat itu akan menentukan
mekanisme, komisi atau badan yang akan menindaklanjuti RUU tersebut.

"Itu kan baru diterima minggu lalu, hari Rabu (12/2). Tentu prosesnya ada mekanismenya, mesti
dibawa ke rapim (rapat pimpinan, Red) dan ba-mus (badan musyawarah, Red) baru diputuskan
semuanya. Itu prosesnya. Nah, jadi nanti setelah itu dibawa ke rapat pleno. Segera kita bahas," papar
Gobel.

Gobel juga berbicara soal permintaan dari serikat pekerja agar mereka dilibatkan dalam pembahasan
RUU tersebut di DPR. Ia menemui Andi Gani dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
pada Rabu lalu yang menggelar aksi di DPR soal RUU Cipta Kerja ini.

Ia pun menilai, permintaan serikat pekerja untuk ikut terlibat aktif adalah hal yang wajar. Setelah rapat
pimpinan DPR memutuskan mekanisme pembahasan RUU Cipta Kerja, maka komisi terkait akan
menentukan bagaimana pelibatan serikat pekerja tersebut.

"Saya kira mereka meminta dan diajak dialog adalah hal wajar. Seperti apanya nanti kita liha lagi. Kan
nanti komisi yang akan membahasnya," tambahnya.

Anggota Bamus DPR RI Adies Ka-dir mengatakan, saat ini mereka masih menunggu jadwal rapat.
"Jsejauh ini belum ada (jadwal rapat Bamus, Red). Kita lihat lagi Senin (17/2)," ujar Adies ketika
dihubungi kemarin.

Selain itu, politikus Partai Golkar itu mengatakan, belum ada kepastian mekanisme yang akan
digunakan. Apakah lewat Badan Legislasi (Baleg) atau panitia khusus (pansus).

Secara terpisah, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya mengungkapkan, keinginannya pembahasan
omnibus law melalui mekanisme Baleg. "Nanti bila melalui Baleg, kami akan berusah menjadi
penengah semua suara yang masuk," ujar Willy.

Ia mengatakan, semua unsur DPR nantinya akan berupaya melakukan pembahasan dengan
transparan. Berbagai pihak juga akan dilibatkan, mulai serikat pekerja, aktivis HAM, hingga aktivis
lingkungan.

Senada dengan Willy, Wakil

Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu menilai pembahasan secara transparan penting karena melibatkan
hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. "Harus transparan. Itu menyangkut hajat hidup orang
banyak, terutama buruh, tenaga kerja," singkatnya.