Page 67 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 67

Title            "PENGUSAHA BISA GAMPANG MELAKUKAN PHK"

               Media Name       Indopos
               Page/URL         3

               Journalist       ANT
               Article Type     Photo News

               Pub. Date        2020-02-17

               Newstrend        OMNIBUS LAW
               Size/Color       455 / Color

               Category &       Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
               Sentiment

               Summary

               Omnibus  Law  RUU  Cipta  Kerja  dinilai  menjadi  momok  bagi  pekerja.  Presiden  Konfederasi  Serikat
               Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, dalam draf RUU ini menghapus pasal 59 UU 13 tahun
               2003, yakni mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu.

               "Dengan demikian kerja kontrak bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan," katanya dalam konferensi
               pers di Jakarta, Minggu (16/1).
               Dia mengemukakan, dalam draf RUU itu juga disebutkan tidak ada batasan waktu sehingga kontrak
               kerja bisa dilakukan seumur hidup sehingga pekerja tetap akan semakin langka.

               Quote
               Karena  statusnya  kontrak  kerja,  bisa  dengan  mudah  dilakukan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)
               dengan alasan habis kontrak dan kemungkinan tidak ada lagi pesangon, karena pesangon hanya untuk
               pekerja tetap
               -- Said Iqbal, Presiden KSPI

               "PENGUSAHA BISA GAMPANG MELAKUKAN PHK"

               OMNIBUS Law RUU Cipta Kerja dinilai menjadi momok bagi pekerja. Presiden Konfederasi Serikat
               Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, dalam draf RUU ini menghapus pasal 59 UU 13 tahun
               2003, yakni mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu.

               "Dengan demikian kerja kontrak bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan," katanya dalam konferensi
               pers di Jakarta, Minggu (16/1).

               Dia mengemukakan, dalam draf RUU itu juga disebutkan tidak ada batasan waktu sehingga kontrak
               kerja bisa dilakukan seumur hidup sehingga pekerja tetap akan semakin langka.
               "Karena statusnya kontrak kerja, bisa dengan mudah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)
               dengan alasan habis kontrak dan kemungkinan tidak ada lagi pesangon, karena pesangon hanya untuk
               pekerja tetap," kata Said, yang juga salah satu pengurus pusat Organisasi Buruh Internasional (ILO) di
               bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (ILO Governing Body-United Nation) itu.
               Selain itu, kata dia, pengusaha dengan mudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan
               alasan selesainya suatu pekerjaan.
               "Akibatnya,  pengusaha  bisa  gampang  melakukan  PHK  dengan  atau  efisiensi  karena  order  atau
               pekerjaannya  sudah  habis.  Sedangkan  bagi  pekerja  kontrak  yang  di  PHK  karena  selesainya  suatu
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72