Page 70 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 70
Apalagi, sejumlah pakar hukum berkali-kali mengingatkan agar penyusun omnibus law mematuhi
beberapa norma yang telah diputus dalam sidang uji materi. Sungguh tidak masuk akal memasukkan
kembali norma-norma yang telah dianulir Mahkamah Konstitusi (MK) dalam draf omnibus law.
Bila usulan norma-norma itu nanti disetujui, tentu bakal bertolak belakang dengan semangat omnibus
law. Produk hukum bersifat terobosan tersebut nyatanya melabrak putusan MK. Tak heran jika ujung-
ujungnya dianggap inkonstitusional.
Pemerintah dan DPR sebaiknya lebih terbuka terhadap berbagai pandangan publik. Draf omnibus law
tidak bisa dibahas sepihak tanpa melibatkan stakeholder di bidangnya. Aspirasi mereka harus didengar
untuk kesempurnaan produk legislasi. (*)
