Page 72 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 72
Title PESANGON TERANCAM HILANG
Media Name Pikiran Rakyat
Page/URL 19
Journalist Kodar S
Article Type Photo News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1260 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Presiden Konfederasi Serikat Pekeija Indonesia (KSPI) Said lqbal mengatakan, Omnibus Law Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menghilangkan pesangon untuk para pekerja.
"Dalam draf RUU Cipta Kerja menghapus pasal 59 UU 13 Tahun 2003, yakni mengenai perjanjian kerja
untuk waktu tertentu. Dengan demikian, kerja kontrak bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan,"
katanya dalam konferensi pers seperti dilansir Antara, di Jakarta, Minggu (16/2/2020).
Quote
Dalam draf RUU Cipta Kerja menghapus pasal 59 UU 13 Tahun 2003, yakni mengenai perjanjian kerja
untuk waktu tertentu. Dengan demikian, kerja kontrak bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan
-- Said lqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekeija Indonesia (KSPI)
PESANGON TERANCAM HILANG
Presiden Konfederasi Serikat Pekeija Indonesia (KSPI) Said lqbal mengatakan, Omnibus Law Rancangan
Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menghilangkan pesangon untuk para pekerja.
"Dalam draf RUU Cipta Kerja menghapus pasal 59 UU 13 Tahun 2003, yakni mengenai perjanjian kerja
untuk waktu tertentu. Dengan demikian, kerja kontrak bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan,"
katanya dalam konferensi pers seperti dilansir Antara, di Jakarta, Minggu (16/2/2020).
Ia mengemukakan, dalam draf RUU tersebut juga disebutkan tidak ada batasan waktu sehingga
kontrak kerja bisa dilakukan seumur hidup, sehingga pekerja tetap akan semakin langka. ''Karena
statusnya kontrak kerja, bisa dengan mudah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan
alasan habis kontrak dan kemungkinan tidak ada lagi pesangon, karena pesangon hanya untuk pekerja
tetap," kata Said Iqbal, yang juga salah satu pengurus pusat Organisasi Buruh Internasional (ILO) di
bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, (ILO Goveming Body-United Nation) itu.
Selain itu, menurut dia, pengusaha dengan mudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)
dengan alasan selesainya suatu pekerjaan.
Akibatnya, pengusaha bisa gampang melakukan PHK dengan atau efisiensi karena order atau
pekerjaannya sudah habis.
"Sementara itu, bagi pekerja kontrak yang terkena PHK karena selesainya suatu pekerjaan, padahal
masa kontraknya belum berakhir, tidak lagi mendapatkan hak sesuai dengan sisa kontraknya. Akan
tetapi hanya mendapatkan kompensasi," katanya.
