Page 76 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 76
Title OMNIBUS LAW JANGAN UNTUK PARA KAPITALIS
Media Name Pikiran Rakyat
Page/URL 8
Journalist muhammad irfan
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 284 / Black/White
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Pemerintah Presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin berniat menyederhanakan sejumlah peraturan
perundang-undangan dan aturan turunannya melalui konsep omnibus law. Mengacu pada Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, ada empat Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam pembahasan
omnibus law, yakni RUU Cipta Keija, Sistem Perpajakan, Farmasi, dan Ibu Kota Baru.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, agar publik tidak betul-betul menjadi bodoh,
hal yang perlu dikenali adalah cara berpikir dari seluruh isu yang mau dibuat dalam RUU ini. Selama
ini pemerintah selalu berdalih omnibus law diperlukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan
beragam dalih lainnya, sebenarnya itu merupakan alasan klasik.
Quote
Ini isu lama, ini isu klasik. Urusannya ini adalah mengakumulasi kekayaan alam, sumber-sumber
ekonomi itu kepada kapitalis. Tidak kurang, tidak lebih
-- Margarito Kamis, Pakar hukum tata negara
OMNIBUS LAW JANGAN UNTUK PARA KAPITALIS
PEMERINTAH Presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin berniat menyederhanakan sejumlah peraturan
perundang-undangan dan aturan turunannya melalui konsep omnibus law. Mengacu pada Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, ada empat Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam pembahasan
omnibus law, yakni RUU Cipta Keija, Sistem Perpajakan, Farmasi, dan Ibu Kota Baru.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, agar publik tidak betul-betul menjadi bodoh,
hal yang perlu dikenali adalah cara berpikir dari seluruh isu yang mau dibuat dalam RUU ini. Selama
ini pemerintah selalu berdalih omnibus law diperlukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan
beragam dalih lainnya, sebenarnya itu merupakan alasan klasik.
"Ini isu lama, ini isu klasik. Urusannya ini adalah mengakumulasi kekayaan alam, sumber-sumber
ekonomi itu kepada kapitalis. Tidak kurang, tidak lebih," ujarnya dalam diskusi Forum Legislasi
bertema "RUU Omnibus Law, Mana yang Prioritas, Mana yang Pending?" di Media Cen-ter Parlemen,
Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Margarito mencontohkan, dalam RUU Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa
pemerintah sedang menggodok sistem upah pekeija yang bakal dihitung per jam untuk pekeija yang
jam kerjanya 35 jam ke bawah per minggu. Sementara standar jam kerja di Indonesia 40 jam seminggu.
Rencana yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem
investasi dan daya saing Indonesia.
