Page 79 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 79
Title PDI-P PELAJARI OMNIBUS LAW RUU CIPTAKER
Media Name Suara Pembaruan
Page/URL 4
Journalist C-6
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 396 / Black/White
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Positive
Sentiment
Summary
PDI Perjuangan (PDI-P) tengah mempelajari Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja (Ciptaker). Secara politik. PDI-P memastikan mendukung RUU usul inisiatif pemerintah tersebut.
"Kami masih mempelajari hal-hal tersebut tetapi sebagai partai pengusung pemerintali-an Presiden
Joko Widodo. tentu saja kami memberikan
dukungan," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Minggu (16/2).
Quote
RUU Ciptaker kan sudah dimasukkan ke DPR dan tentunya akan berproses. Melalui proses tersebut
tentu diharapkan partisipasi publik dan juga masukan itu bisa dilaksanakan dan pemerintah sendiri
akan melakukan sosialisasi ke 46 titik di seluruh Indonesia
-- Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
PDI-P PELAJARI OMNIBUS LAW RUU CIPTAKER
[JAKARTA] PDI Perjuangan (PDI-P) tengah mempelajari Omnibus Law Rancangan Undang-Undang
(RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Secara politik. PDI-P memastikan mendukung RUU usul inisiatif
pemerintah tersebut.
"Kami masih mempelajari hal-hal tersebut tetapi sebagai partai pengusung pemerintali-an Presiden
Joko Widodo. tentu saja kami memberikan
dukungan," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Minggu (16/2).
Menurut Hasto. PDI-P menyampaikan sejumlah harapan atas RUU Ciptaker. Sesuai semangat ideologis
partai. "Omnibus la w jangan sampai menjauhkan dari berbagai cita-cita proklamasi, hal hal yang harus
dibahas harus dikaji secara ideologis, kemudian implementasinya dan dampaknya dalam membangun
perekonomian kita," ujar Hasto.
Hasto pun menyebutkan, "Kalau dalam konteks pen-ciptaan lapangan kerja dan kemudian
mengundang investasi dengan mengurangi hambatan ego sektoral kami memberikan dukungan
sepenuhnya. Tetapi sebagai partai politik kami tentu harus mendengarkan aspirasi dari seluruh
stakeholder yang menyuarakan terkait dengan RUU tersebut baik yang pro maupun yang kontra. Kami
punya tugas untuk mendengarkan. Tetapi secara politik sekali lagi kami memberikan dukungan."
