Page 81 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 81
Title BURUH TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA!
Media Name detik.com
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4901694/buruh-tolak-omnibus-law-
Page/URL
cipta-kerja
Journalist Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Article Type News
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Pemerintah terus mempercepat penyelesaian Rencana Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta
Kerja (Ciptaker). Kini RUU Ciptaker sudah masuk ke DPR. Namun, Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) justru menolak RUU Ciptaker. Para buruh menilai justru RUU ini memberikan
ketidakpastian kerja, jaminan sosial, dan pendapatan.
Quote
Di dalam RUU Cipta Kerja ini, tidak ada kepastian kerja, kepastian jaminan sosial, kepastian
pendapatan
-- Said Iqbal, Presiden KSPI
BURUH TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA!
Jakarta - Pemerintah terus mempercepat penyelesaian Rencana Undang-undang (RUU) Omnibus Law
Cipta Kerja (Ciptaker). Kini RUU Ciptaker sudah masuk ke DPR.
Namun, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) justru menolak RUU Ciptaker. Para buruh
menilai justru RUU ini memberikan ketidakpastian kerja, jaminan sosial, dan pendapatan.
"Di dalam RUU Cipta Kerja ini, tidak ada kepastian kerja, kepastian jaminan sosial, kepastian
pendapatan," ungkap Presiden KSPI Said Iqbal, di Ballroom Hotel Mega Proklamasi, Menteng Jakarta
Pusat, Minggu (16/2/2020).
Bahkan, buruh juga menolak duduk bersama dengan pemerintah untuk membahas omnibus law RUU
Ciptaker. Said mengatakan, buruh tidak akan pernah mau berdiskusi soal RUU ini karena mereka tegas
menolak RUU itu.
"Jadi kami tidak pernah diundang, tidak pernah dimintai pandangan, tidak juga bersedia masuk ke
dalam tim. Dengan demikian, melalui kawan-kawan media, dengan tegas kami menyatakan tidak
pernah dan tidak akan masuk ke tim Menko Perekonomian dalam bahasan RUU Cipta Kerja omnibus
law yang drafnya sudah resmi disampaikan Menko Perekonomian, perwakilan pemerintah, kepada
pimpinan DPR," kata Said.
"KSPI tidak bertanggung jawab satu pasal pun terhadap isinya," tegasnya.
Said menilai setidaknya ada sembilan poin yang ditolak dan dinilai membebani para pekerja yang
masuk dalam RUU Ciptaker. Apa saja? Selanjutnya Halaman 1 2 buruh omnibus law cilaka
omnibus law ciptaker ruu ciptaker.
