Page 69 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 69
Title PENUMPANG GELAP DALAM OMNIBUS LAW
Media Name Jawa Pos
Page/URL 4
Journalist JATI DIRI
Article Type Expert Opinion
Pub. Date 2020-02-17
Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 856 / Color
Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment
Summary
Isi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (OLCLK) di DPR terus menuai sorotan. Selain seputar
perubahan sistem pengupahan buruh yang memberangus upah minimum, yang terbaru adalah soal
pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan. Kalangan aktivis lingkungan
mengkritisi upaya penghilangan norma pertanggungjawaban hukum korporasi dalam RUU OLCLK bila
terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penyusun RUU Omnibus Law menghapus unsur "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" yang
menjadi nyawa penegakan hukum berbasis strictliability dalam tindak pidana lingkungan.
PENUMPANG GELAP DALAM OMNIBUS LAW
Isi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (OLCLK) di DPR terus menuai sorotan. Selain seputar
perubahan sistem pengupahan buruh yang memberangus upah minimum, yang terbaru adalah soal
pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan. Kalangan aktivis lingkungan
mengkritisi upaya penghilangan norma pertanggungjawaban hukum korporasi dalam RUU OLCLK bila
terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penyusun RUU Omnibus Law menghapus unsur "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" yang
menjadi nyawa penegakan hukum berbasis strictliability dalam tindak pidana lingkungan.
Jika perubahan pertanggungjawaban pidana lingkungan disetujui, praktis akan sulit menjerat
korporasi pelaku karhutla. Mereka tidak dapat dijerat dengan pasal 98 dan 99 UU Nomor 32 Tahun
2009. Korporasi hanya bertanggung jawab untuk pencegahan dan pengendalian karhutla. Tidak ada
kewajiban tanggung jawab terhadap kebakaran di area konsesi.
Temuan aktivis lingkungan itu makin membuktikan kali kesekian adanya titipan kepentingan dalam isi
draf omnibus law. Penumpang gelap tersebut diduga berupaya melobi pemerintah yang selama
inimenyusun dan ingin mengegolkan pembahasan RUU itu. Ini seperti yang dikhawatirkan banyak
pihak khususnya kalangan pekerja dan aktivis. Ada titik temu kepentingan antara pemerintah dan para
pihak yang memegang modal.
Omnibus law memang memiliki misi sebagai payung hukum untuk menciptakan banyak lapangan keija
dan peningkatan investasi. Namun, misi tersebut jangan sampai mengorbankan visi keadilan dan
kemakmuran untuk rakyat. Jangan sampai omnibus law menjadi semacam bus sewaan untuk
kelompok masyarakat yang memegang uang.
