Page 65 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Sementara itu, Ketua Harian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhamad Rusdi
mengatakan, masuknya investasi asing disertai dengan pemberian berbagai insentif adalah strategi
pemerintah Jokowi di periode pertama. Ini terlihat dengan adanya 16 paket kebijakan ekonomi hingga
terbitnya PP 78/2015 tentang Pengupahan yang membatasi kenaikan upah.

"Hasilnya, kebijakan tersebut dinilai gagal menggaet investasi sesuai target. Pertanyaannya mengapa
strategi yang gagal tersebut akan diulangi kembali?" ujar Rusdi.
Dia menilai, kebijakan pemerintah menerbitkan PP 78/2015 untuk menahan laju kenaikan upah
minimum telah berdampak pada turunnya daya beli buruh dan masyarakat. Selain itu, juga berdampak
pada stagnannya angka konsumsi rumah tangga.
Daya beli yang menurun, menurut Rusdi, juga terjadi akibat dicabutnya berbagai macam subsidi.
Seperti kenaikan BBM, listrik, gas, hingga kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Itulah sebabnya, kami juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Karena kebijakan tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat," tegasnya.

Upah yang dibatasi dan pencabutan subsidi, ujar Rusdi, membuat turunnya daya beli buruh formal
dan informal (130 juta jiwa). Sehingga kaum pekerja yang jumlahnya ratusan juta itu tidak bisa
menyerap atau membeli produk hasil industri, UKM, dan jualan kaki lima. Akibatnya, pertumbuhan
ekonomi pun terhambat.

"Kalau daya beli meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Dan ketika konsumsi meningkat, maka
hal itu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi," katanya, (aen/nas)
caption:

GELOMBANG PROTES - Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta,
Senin (20/1/2020). Mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan
investor serta merugikan pekerja di Indonesia.