Page 68 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

pekerjaan, padahal masa kontraknya belum berakhir, tidak lagi mendapatkan hak sesuai dengan sisa
kontraknya. Tetapi hanya mendapatkan kompensasi," katanya.

Said menegaskan, kompensasi hanya diberikan kepada pekerja yang memiliki masa kerja paling sedikit
satu tahun. Hal itu, akan mendorong perusahaan untuk mempekerjakan pekerja kontrak kurang dari
satu tahun.

"Pilihan enam hari kerja dan tujuh hari kerja dihapus, sehingga memungkinkan pengusaha untuk
mengatur jam kerja secara fleksibel," kata anggota tim perumus Undang-Undang No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang Pengaduan Perburuhan itu.

Hal itu, kata dia, dikarenakan dalam draf RUU tersebut hanya disebutkan waktu kerja paling lama
delapan jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu pekan.

"RUU ini membuka kemungkinan pekerja dipekerjakan tanpa batasan waktu yang jelas, sehingga
kelebihan jam kerja setelah sehari bekerja delapan jam tidak dihitung lembur," tambah Iqbal, yang
pada 2013 berhasil terpilih sebagai Tokoh Buruh Terbaik Dunia dari "The Febe Elisabeth Velas-quez
Award", serikat pekerja asal Belanda dari 200 kandidat buruh lainnya di dunia.

Said mengatakan, pada dasarnya kaum buruh setuju dengan investasi. Namun, kaum buruh dipastikan
akan melakukan perlawanan, jika demi investasi kesejahteraan dan masa depan kaum buruh
dikorbankan.

"Jika pemerintah serius ingin menghilangkan hambatan investasi dalam rangka pen-ciptaan lapangan
kerja, maka pemerintah jangan keliru menjadikan masalah upah, pesangon, dan hubungan kerja
menjadi hambatan investasi," bebernya.

KSPI menolak RUU Cipta Kerja karena dianggap merugikan buruh. KSPI juga akan melakukan aksi
besar-besaran selama draf RUU tersebut dibahas DPR. "Aksi ini tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di
daerah," kata Said Iqbal. (nas/ant)

caption:
RUGIKAN BURUH - Presiden KSPI Said lqbal saat konferensi pers soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja di
Jakarta, Minggu (16/2).