Page 57 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Karena itu, Ujang berharap agar dalam dalam pembahasan RUU itu pemerintah dan DPR mau lebih
membuka diri menerima masukan. Dengan begitu, pasal-pasal yang dianggap merugikan dapat
diubah.
"DPR ini kan sejatinya lembaga politik yang merupakan representasi rakyat, mereka wakil rakyat.
Mereka harus buktikan itu dengan membuat aturan yang tidak merugikan rakyat." ujar Ujang.

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilakukan terbuka
dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Karena itu, dia meminta seluruh masyarakat
memercayakan hal itu kepada DPR dan pemerintah.

"Kita harus berpikir jernih untuk bisa menyelesaikan ini. RUU ini diperjuangkan untuk kepentingan
yang lebih besar bagi seluruh masyarakat, khususnya jutaan orang yang belum memiliki pekerjaan,"
ujar Rachmat Gobel ketika dihubungi, kemarin.

Kepentingan nasional
Dalam merespons berbagai penolakan atas RUU Cipta Kerja, salah satunya dari serikat pekerja,
Rachmat Gobel mengatakan DPR dan pemerintah membuat RUU Cipta Kerja dengan tujuan demi
kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok. Pasal per pasal dalam RUU tersebut nantinya
bertujuan menciptakan berbagai peluang kerja, investasi, dan peningkatan ekonomi Indonesia dalam
jangka panjang.

"Kita perlu ini. Kita perlu untuk investor jangka panjang. Tidak hanya investor besar, tetapi juga untuk
UMKM. Mereka yang juga akan kita jaga dan kembangkan melalui omnibus law ini," ujar Rachmat.
Ia mengatakan, melalui RUU Cipta Kerja, DPR dan pemerintah fokus untuk menciptakan lapangan
kerja. Tak hanya untuk saat ini, tetapi juga hingga jangka panjang. "Apalagi nanti juga Indonesia akan
menghadapi bonus demografi. Kita harus memikirkan itu."
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui proses omnibus law yang digagas pemerintah ini bakal
mendapat tanggapan beragam dari publik. Namun, Wapres menganggap hal tersebut sebagai proses
yang wajar.
"Saya kira memang harus keluar di publik supaya aturannya ditanggapi. Nanti kan itu ada proses
pembahasan di DPR." kata Wapres seusai berkunjung ke kawasan Banten Lama. Kase-men, Kota
Serang, kemarin.
Menurut Wapres, publik harus mengetahui dan memberikan pendapatnya dalam proses penyusunan
omnibus law ini. "Nah nanti DPR kan melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU), memang harus
diproses seperti itu." jelasnya.
Ma'ruf berharap publik bisa memahami alasan pemerintah membuat omnibus law dengan tujuan
memudahkan usaha dan menyederhanakan birokrasi yang menghambat. "Jadi dalam rangka
perbaikan sebenarnya." (Des/Che/Uta/Dhk/X-10)