Page 53 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

dengan masakerjanol-satu tahun. Teman-teman yang sudah be-kerja tidak menggunakan skema ini.
Dia menggunakan struktur skala upah di perusahaan masing-masing," paparnya.

Meski begitu Ida menekankan bahwa formula ini tidak menghendaki adanya penurunan upah
minimum. Dia mengata-kan jika pertumbuhan ekonomi daerah turun, maka menggunakan upah
minimum yang berjalan. "Upah minimum adalah upah minimumplus pertumbuhan di provinsi. kalau
pertumbuhan stuck, maka prinsipnya upah minimum tidak boleh turun jadi
tetap pada upah minimum yang berjalan pada waktu itu,"katanya

Sementara itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengakui ada
kesalahan dalam penyusunan draf Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab peraturan pemerintah (PP)
memang tidak mungkin membatalkan ketentuan undang-undang (UU) karena merupakan aturan yang
lebih tinggi "Ya (salah ketik). Ya enggak bisa dong PP melawan undang-undang. Peraturan per-undang-
undangan itu," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2).
Seperti diketahui, pada Pasal 170, pasal 1 dan 2, draf Omnibus Law Cipta Kerja disebutkan bahwa
dalam percepat -an kebijakan cipta kerja pemerintah pusat berwenang meng -ubah ketentuan UU.
Perubahan UU tersebut diatur dengan PP.

Yasonna menyebut bahwa PP hanya bisa mengubah ketentuan aturan yang ada di bawahnya seperti
peraturan daerah (perda). "Saya jelaskan perda dicabut dengan PP. Maksudnya bukan peraturan yang
di bawahnya, tapi perda harus tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya,"
ungkapnya.

Menurutnya melalui Omnibus Law ini pencabutan perda akan berbeda dari sebelumnya dan saat ini.
Sebelumnya perda dibatalkan melalui revisi eksekutif yang dilakukan oleh Menteri
DalamNegeri(Mendagri). Namun ketentuan tersebut dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) se -hingga
pencabutan perda harus melalui Mahkamah Agung (MA). "Jadi dalam hal ini juga peraturan daerah
tidak boleh melawan keputusan presiden atau peraturan pemerintah. Kalau tidak sesuai bisa dibatalin
melalui peraturan perundang-undangan itu juga," ungkapnya.
Ditanya apakah pemerintah akan menarik kembali draf tersebut, politikus PDI Perjuangan itu
mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan. "Itu tidak perlu karena nanti di DPR akan
diperbaiki. Teknis," katanya.
Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin memastikan
pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Kerja nantinya akan
transparan dana komodatif dengan melibat-kan berbagai unsur masyarakat untuk didengar
pendapatnya.

"Saya rasa setiap pembahas -an undang-undang berdasarkan Pasal 246 ayat (1) (UU tentang
Pembentukan Peraturan Per-undang-undangan) itu kan harus terbuka. Kecuali diminta pihak
tertentu," kata Azis menjawab pertanyaan soal kekhawatiran publik soal RUU Cipta Kerja di Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Azis menjelaskan, pihak tertentu yang dimaksud adalah Anggota DPR yang membahas ataupun pihak
pemerintah yang meminta dilakukan tertutup. Dan permintaan tertutup itu tidak akan dilakukan
sepenuhnya melainkan harus parsiaL "Nah nanti kalau ada pihak yang merasa tidak diakomodir dalam
bentuk rapat dengar pendapat umum (RDPU) atau aspirasinya tidak itu tinggal kirim surat ke kita.
Nanti kita bisa lakukan atau kirim surat ke MK (Mahkamah Konstitusi) saja," terangnya.

Menurut Azis, setiap pem-bahasan RUU.DPR dan pemerintah akan berusaha melibatkan berbagai
pihak termasuk elemen masyarakat dan elemen intelektual. Hal itu bisa dibuktikan dalam
pembahasan RUU selama ini di DPR. ''N gga kada yang undang-undang yang nggak melibatkan unsur