Page 43 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Dia mencurigai, RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang di gagas Presiden Jokowi untungkan Tenaga, Kerja
Asing (TKA). "TKA semakin dipermudah, termasuk sanksi dihilangkan, jangan-jangan untuk TKA,"
ujarnya.
Dia memprediksi sektor industri industri startup dan pendidikan Indonesia akan dikuasai asing. "Kita
lihat startup kita mulai dijual asing, seperti tokopedia. Pendidik seperti guru dan dosen asing mulai
menguasai," ujarnya.
Di akhir perbincangan, Said Iqbal meminta DPR RI untuk menolak draf RUU Omnibus Lawyang diajukan
Presiden Jokowi, jika tidak ingin ada gerakan demonstrasi besar-besaran dari kaumbu-ruh.

Masalah Kontrak Kerja
RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga dinilai menghilangkan pesangon untukpara pekerja. Sebab, dalam
aturan tersebut dihapus mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu. "DalamdrafRUU Cipta Keq'a
menghapus pasal 59 UU 13 Tahun 2003, yakni mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
Dengan demikian keqa kontrak bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan," ujarnya.

Dalam draf RUU tersebut juga ' disebutkan tidak ada batasan waktu sehingga kontrak kerja bisa
dilakukan seumur hidup sehingga pekerja tetap akan semakin langka. "Karena statusnya kontrak kerja,
bisa dengan mudah dilakukan pemutusan hubungan kerja(PHK) dengan alasan habis kontrak dan
kemungkinan tidak ada lagi pesan-gon, karena pesangon hanya un-tukpekerja tetap," ujar Said seperti
dikutip merdeka.com.

Tidak hanya itu. Pengusaha de-ngan mudah melakukan pemutusan hubungan keija (PHK) dengan
alasan selesainya suatu pekeijaan. "Akibatnya, pengusaha bisa gampang melakukan PHK dengan atau
efisiensi karena order atau pekerjaannya sudah habis. Sedangkan bagi pekerja kontrak yang di PHK
karena selesainya suatu pekerjaan, padahal masa kontraknya belum berakhir, tidak lagi mendapatkan
hak sesuaidengan sisa kontraknya Tetapi hanya mendapatkan kompensasi," katanya.

Dia menegaskan bahwa kompensasi hanya diberikan kepada pekeija yang memiliki masa kerja paling
sedikit satu tahun. Hal itu, kata Iqbal, akan mendorong perusahaan untuk mempekerjakan pekeija
kontrak kurang dari satu tahun."Pilihan enam hari keija dan tujuh hari keija dihapus, sehingga
memungkinkan pengusaha untuk mengatur jamker-ja secara fleksibel," kata anggota tim perumus
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan dan Undang-Undang No 2 Tahun 2004.
* bari/mohar/fl