Page 39 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Dengan besarnya perhatian masyarakat, hampir bisa dipastikan ketika rampung dibahas DPR bersama
pemerintah, isi RUU tersebut akan banyak berubah.

Draf RUU Cipta Kerja masih mentah sehingga peluang perubahan terbuka lebar. Bukan hanya
substansi, draf RUU Cipta Kerja sangat mungkin memuat penyusunan redaksional yang keliru sehingga
harus diperbaiki.

Tentu saja, perubahan-perubahan sangat bergantung pada seberapa besar aspirasi para pemangku
kepentingan terakomodasi. DPR telah memastikan akan membuka saluran aspirasi bagi semua elemen
yang berkepentingan. Ada mekanisme rapat dengar pendapat umum dalam tahap pembahasan
tingkat I di DPR yang dapat dimanfaatkan.
Kita juga perlu mengingatkan DPR agar menjaga keterbukaan selama pembahasan RUU.

Komunikasikan kepada publik setiap substansi ataupun perubahan yang disepakati bersama

pemerintah.
Dengan demikian, masyarakat luas dapat ikut mengawal dengan mata terbuka. Tidak lantas dibutakan
kesimpang siuran informasi akibat minimnya transparansi.

Ketika pada akhirnya undang-undang disahkan, pihak-pihak yang merasa dirugikan atau aspirasinya
tidak terakomodasi juga tidak perlu merespons secara berlebihan.
Langkah-langkah pemaksaan kehendak sering kali hanya akan merugikan masyarakat sendiri. Undang-
undang bukan kitab suci yang terlarang untuk diubah. Bila tidak puas, masih ada mekanisme uji materi
di Mahkamah Konstitusi.
Toh. pengubahan undang-undang yang berdasarkan pada putusan MK bukan hal yang langka. Jangan
belum-belum sudah menyerah hingga berangasan menggelar demonstrasi yang rawan memancing
kerusuhan.
Tunjukkan bahwa bangsa ini secara beradab mampu melahirkan gerbong besar undang-undang yang
memberikan kemaslahatan bagi rakyat.

Suara pembaca