Page 41 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

Title BURUH TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Media Name Ekonomi Neraca
Page/URL 1

Journalist NERACA
Article Type News

Pub. Date 2020-02-18

Newstrend OMNIBUS LAW
Size/Color 1025 / Black/White

Category & Corporate / Dirjen PHI & Jamsos / Negative
Sentiment

Summary

Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) Muhammad Rusdi mengatakan,
pihaknya tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah. Karena proses
pembahasan RUU Omnibus Law yang berlangsung tertutup, melanggar aturan perundang-undangan
yang berlaku. "Bahasan RUU Omnibus itu dari awal tertutup, bertentangan dengan undang-undang,"
ujarnya kepada pers di lakarta, Minggu (16/2).
Rusdi juga mengutarakan rasa kekecewaan terhadap pemerintah, karena tidak dilibatkannya
perwakilan buruh dalam proses penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja. "KSPI tidak pemah diundang
dan tidak pernah diminta pandangan oleh menko perekonomian, masuk ke dalam tim yang dibentuk
berdasarkan SK Menko Perekonomian No.121 Tahun 2020," tegas dia.

Deputy President of the Confederation of Indonesian Trade Unions (KPSI) Muhammad Rusdi said, his
party firmly rejected the Omnibus Law Work Copyright proposed by the government. Because the
process of discussing the Omnibus Law Bill that took place was closed, violating the applicable laws
and regulations. "The discussion of the Omnibus Bill from the beginning was closed, contrary to the
law," he told the press in Jakarta, Sunday (16/2).
Rusdi also expressed his disappointment at the government, because workers were not involved in the
Omnibus Law Cipta Karya preparation process. "KSPI was never invited and was never asked for views
by the Coordinating Minister for the Economy, entered into a team formed based on the Decree of the
Coordinating Minister for the Economy No.121 of 2020," he said.

Quote

Bahasan RUU Omnibus itu dari awal tertutup, bertentangan dengan undang-undang
-- Muhammad Rusdi, Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI)

BURUH TOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) Muhammad Rusdi mengatakan,
pihaknya tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah. Karena proses
pembahasan RUU Omnibus Law yang berlangsung tertutup, melanggar aturan perundang-undangan
yang berlaku. "Bahasan RUU Omnibus itu dari awal tertutup, bertentangan dengan undang-undang,"
ujarnya kepada pers di lakarta, Minggu (16/2). a NERACA

Rusdi juga mengutarakan rasa kekecewaan terhadap pemerintah, karena tidak dilibatkannya
perwakilan buruh dalam proses penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja. "KSPI tidak pemah diundang