Page 30 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020
P. 30
Menteri Ida menambahkan, pihaknya punya tim sosialisasi yang modelnya tripartit, yaitu pemerintah,
pekerja dan buruh. Tim ini di samping melakukan sosialisasi, juga membahas soal substansi.
"Termasuk bersama-bersama membahas menyiapkan peraturan teknis perintah dari UU," kata Ida.
Menurut politikus PKB itu, penolakan RUU dari kalangan buruh karena adanya miss komunikasi. Oleh
sebab itu Ida dam tim tripartit terus melakukan sosialisasi.
"Saya bisa mengerti ada miskomunikasi, saya rasa kita akan terus melakukan sosialisasikan itu,"
ucapnya.
Menteri Ida juga mengklarifikasi tudingan kalangan buruh bahwa upah minimum hingga pesangon
akan dihapuskan di Omnibus Law Cipta Kerja. Dia menegaskan bahwa upah minimum dan pesangon
masih tetap ada.
Justru, lanjut Menteri Ida, pemerintah akan memperkenalkan program jaminan kehilangan pekerjaan.
Di situ, ada uang saku dan pelatihan vokasi yang diberikan. Kemudian, jaminan atau akses
penempatan.
"Justru hal baru ini yang tidak ada dan tidak diatur dalam UU 13 tahun 2003. Kita memperkenalkan
ada program jaminan kehilangan pekerjaan, yang dalam konsepnya tidak menambah iuran baru, nanti
ada restrukturisasi manfaat yang diberikan kepada pekerja kita," tuturnya.
Kemudian RUU tersebut akan memperketat pemberian izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA). Menteri Ida menepis bahwa Omnibus Law Cipta Kerja akan mempermudah TKA (Tenaga
Kerja Asing) masuk.
"Di undang-udang itu strict sekali, siapa yang akan kita berikan RPTKA. Jabatan-jabatan tertentu yang
memang kita tidak memiliki ahlinya. Kemudian diharapkan ada transfer of knowledge kepada kita, Jadi
justru di UU Cipta Kerja itu ada batasannya siapa saja TKA yang bisa masuk ke Indonesia," tutup
Menteri Ida.
[bim]
