Page 28 - Berita Omnibus Law Cipta Kerja 17-18 Februari 2020

(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat
dikenakan denda.

(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan
pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam
pembayaran upah.
(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan
perundangundangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan
utang yang didahulukan pembayarannya.
Sementara, di aturan Omnibus Law pasal 95 diubah menjadi:

(1) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan
utang yang didahulukan pembayarannya.

(2) Upah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum
pembayaran kepada para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

(3) Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya
setelah pembayaran kepada para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

"Dampaknya, pengusaha akan semena-mena dalam membayar upah kepada buruh," ujar Said
Iqbal.Said Iqbal menambahkan, ketentuan pesangon pun menjadi sorotan. Salah satunya, nantinya
pekerja yang resign tidak lagi mendapatkan pesangon karena ketentuan pasal pada UU 13/2003
dihapus pada Omnibus Law.

Pekerja yang melakukan hal ini, nantinya tidak akan mendapatkan pesangon. Antara lain:
Ketentuan pesangon dalam Pasal 161 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang di PHK
karena mendapatkan Surat Peringatan Ketiga tidak lagi mendapatkan pesangon.

Ketentuan pesangon dalam Pasal 162 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang
mengundurkan diri tidak mendapatkan pesangon.

Ketentuan pesangon dalam Pasal 163 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang di PHK
karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan
tidak lagi mendapatkan pesangon.

Ketentuan pesangon dalam Pasal 164 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang di PHK
karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus
selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), tidak lagi mendapatkan pesangon.

Ketentuan pesangon dalam Pasal 165 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang di PHK
karena perusahaan pailit tidak lagi mendapatkan pesangon.
Ketentuan pesangon dalam Pasal 166 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang meninggal
dunia, kepada ahli warisnya tidak lagi diberikan sejumlah uang sebagai pesangon.

Ketentuan pesangon dalam Pasal 167 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang di PHK
karena memasuki usia pensiun tidak lagi mendapatkan pesangon.

Ketentuan pesangon dalam Pasal 172 UU 13/2003 dihapus. Dengan demikian, pekerja yang di PHK
karena mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ketika di PHK tidak
lagi mendapatkan pesangon.